Fahri Hamzah saat menyampaikan tantangan besar sektor perumahan di tanah air/Foto. Ist/akuratnews.id
AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Indonesia masih menghadapi
tantangan besar di sektor perumahan, khususnya di wilayah perkotaan seperti
Jakarta.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Fahri
Hamzah mengatakan pesatnya urbanisasi telah membatasi akses masyarakat
berpenghasilan rendah terhadap hunian yang layak dan terjangkau, sehingga
jutaan keluarga masih tinggal di lingkungan yang tidak memenuhi standar
kelayakan.
Menjawab tantangan tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan
Kawasan Permukiman (PKP) Fahri Hamzah menegaskan pemerintah menegaskan
komitmennya untuk mempercepat pembangunan dan renovasi tiga juta rumah, sebagaimana
arahan Presiden Republik Indonesia.
Fahri Hamzah menyampaikan bahwa pembangunan perumahan tidak
hanya berorientasi pada kuantitas, tetapi juga kualitas, keberlanjutan, dan
martabat masyarakat.
“Hunian harus ramah lingkungan, rendah emisi karbon, serta
memiliki ketahanan terhadap bencana,” ujar Fahri dalam OECD Policy Seminar on
Sustainable Housing, Building and Cities, Senin 26 Januari 2026.
Ia menambahkan, pemerintah juga mendorong integrasi
kebijakan perumahan dengan perencanaan tata kota guna menciptakan lingkungan
yang inklusif dan berkelanjutan.
Untuk mendukung percepatan tersebut, pemerintah berencana
membentuk Badan Percepatan Pembangunan Perumahan Rakyat yang berperan
mengintegrasikan sisi permintaan dan penawaran perumahan.
Di kawasan metropolitan yang berfokus kepada hunian vertikal
yang berbasis TOD, kawasan padat penduduk dan kumuh, serta penyedian tempat
tinggal di kawasan industri.
Strategi difokuskan pada pengembangan hunian vertikal dan
kawasan berbasis Transit Oriented Development (TOD) di sekitar simpul
transportasi massal.
Fahri Hamzah optimistis, melalui kolaborasi lintas sektor
antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, Indonesia mampu mewujudkan kawasan
permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan siap menghadapi tantangan
urbanisasi di masa depan.
