Reformasi Kelembagaan BGN dan Tata Kelola MBG

AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Ada masalah besar di BGN setelah diketahui banyak moral hazard dan korupsi di lembaga, yang kontroversial ini.  Presiden melakukan pembersihan secara tegas terhadap penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di  BGN. Ini patut dihargai, sehingga program MBG yang banyak kritik ini, menjadi jauh lebih baik ke depan.  Seperti pengakuan sendiri, Presiden mendengar kritik dan menerima laporan adanya penyimpangan di BGN, maka tindakan hukum segera dilakukan dengan menangkap langsung kepala BGN.

Banyak kritik yang diterima oleh pemerintah kini sudah dijawab langsung, yang korupsi dan menyimpang ditangkap.  Tetapi langkah ini belum cukup sehingga harus dilanjutkan dengan Keharusan Reformasi kelembagaan dan tata kelolanya. 

“Tujuan MBG saya pandang sangat mulia.  Kritik masyarakat tidak terletak pada tujuannya melainkan pada desain kelembagaan, tata kelola, pengadaan, pengawasan, dan kapasitas implementasi. Dalam ilmu kebijakan publik, program yang sangat besar, menyentuh jutaan penerima manfaat, dan melibatkan rantai pasok pangan yang kompleks memang rentan mengalami masalah tata kelola (governance failure).  Karena itu, reformasi kelembagaan BGN dan tata kelola MBG menjadi suatu keharusan,” ujar Ekonom Senior Indef yang juga Rektor Universitas Paramadina Prof. Didik J Rachbini, Ph.D., dalam keterangannya kepada redaksi, baru-baru ini.

Lebih jauh dia menjelaskan, saat ini saatnya mengambil momentum sebagai peluang emas  untuk melakukan reformasi kelembagaan BGN dan tata kelola MBG agar menjadi jauh lebih baik ke depan.  Reformasi harus dilakukan dengan memisahkan fungsi regulator. 

“Kita harus membangun model kelembagaan yang lebih kuat dan lebih baik dimana BGN berperan sebagai regulator, bukan operator utama. BGN fokus pada standar gizi, standar operasional, sistem data nasional dan evaluasi. Sedangkan operasional dilakukan oleh pemerintah daerah, sekolah, koperasi, dan UMKM pangan lokal. BGN ke depan sebagai Negara mengarahkan, bukan mengerjakan semuanya,” unkapnya.

Menjawab reformasi kelembagaan dan tata kelolanya, Prof. Didik menegaskan, sistem pengawasan harus dibangun.  Karena magnitute progam ini besar dan luas, maka harus dibangun  dewan atau komite atau apa pun namanya yang Independen. 

“Anggota dewan pengawas ini mewakili banyak elemen, seperti ahli gizi, akademisi, BPKP, masyarakat sipil, dan organisasi profesi. Fungsinya jelas, yakni audit kualitas, audit anggaran, danaudit kepatuhan.  Model sepeerti  ini cocok dipakai dalam program sosial besar,” jelasnya.

Sekarang jaman teknologi maju, masih kata Prof. Didik, sudah sepatutnya menerapkan transparansi digital penuh, yang dapat dilihat oleh publik karena jumlah anggaran negara yang sangat besar.  Reformasi dengan dimensi teknologi ini akan lebih menjamin transparansi sekaligus menjadi proses demokratisasi program pemerintah dan rertanggungjawaban tamabahan kepada publik.

“Teknologi digital dapat membantu perbaikan kelembagaan BGN dan Tata kelola MBG,” katanya.

Reformasi yang substansial lagi adalah desetralisasi pelaksanaan program agar semakin banyak yang terlibat dimana pemerintah daerah menjadi ujung tombaknya. Jangan lagi melanjutkan program yang tersentralisasi, yang hanya dikendalikan oleh pusat dengan “span of control” sangat luas dan mustahil mampu diawasi. 

“Program MBG sudah saatnya mengambil momentum ini melibatkan pemerintah daerah secara nyata di lapangan, kemudian memberikan tugas  dan kewajiban dengan menghubungkan MBG dengan petani, peternak, koperasi, dan UMKM lokal.  Sekarang masih banyak kasus seperti peternak rugi  karena kelebihan pasokan dan kemudian membagikan ratusan ribu dan jutaan produk telurnya gratis kepada masyarakat karena BGN tidak menyerap maksimal,” papar Prof. Didik.

Prof. Didik juga menggaris bawahi, kelemahan yang sangat mendasar dari  tata kelola MBG adalah sentralisasi yang terlalu kuat. Perencanaan dan target ditentukan dari pusat, pemerintah daerah dan ekosistem sekolah dan elemen masyarakat menjadi pasif. Mekanisme dilaksanakan dengan cara bisnis murni sehingga biaya kelembagaan, organisasi dan pengelelolaannya lebih mahal dari biaya makanannya. Potensi pemborosan logistik menjadi tinggi dan marak dengan moral hazard.  Dalam teori ekonomi politik, semakin besar anggaran MBG, maka semakin besar peluang perburuan rente (rent seeking). 

“Saya yakin korupsi MBG tidak hanya berhenti di level kepala dan wakil kepala MBG. Itu hanya puncak gunung es, yang di bawahnya tersimpan lebih banyak lagi moral hazardnya,” tegasnya.

“Jika reformasi ini berhasil, MBG dapat berkembang dari sekadar program bantuan makan menjadi instrumen pembangunan manusia dan ekonomi lokal, seperti yang terjadi di Brasil dan Jepang. Jika tidak dilakukan reformasi kelembagaan maka tata kelolanya lemah sehingga risiko moral hazard, pemborosan anggaran, dan ketidakefisienan akan terus menjadi sumber masalah dari program ini,” pungkas Prof. Didik.