Kepala BGN Baru, Menimbulkan Pertanyaan Lama: Mengapa Lagi-Lagi Rangkap Jabatan?

Pengamat Pemerintahan, Muhammad Akbar Maulana/Foto. File Pribadi-ChatGPT/akuratnews.id

AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) memunculkan pertanyaan yang cukup sederhana dari masyarakat, apakah Indonesia benar-benar kekurangan orang kompeten untuk memimpin lembaga strategis?

Pengamat Pemerintahan, Muhammad Akbar Maulana menyatakan pertanyaan ini bukan ditujukan kepada sosok Nanik secara pribadi.

"Namun publik berhak bertanya karena hingga kini ia juga dikenal masih memiliki posisi sebagai komisaris di Pertamina," kata Akbar, Rabu (3/6/2026).

Ia menyatakan BGN merupakan lembaga yang mengelola salah satu program prioritas terbesar pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis, dengan anggaran yang tidak sedikit dan dampak yang menyentuh jutaan masyarakat.

"Karena itu, yang dipersoalkan bukan hanya siapa yang ditunjuk, tetapi pola penunjukannya," ungkapnya.

Akbar menyebut, Indonesia memiliki banyak ahli gizi, pakar pangan, akademisi kesehatan masyarakat, hingga profesional yang puluhan tahun bergelut dalam isu nutrisi dan ketahanan pangan.

"Wajar jika masyarakat bertanya, mengapa posisi yang sangat dekat dengan urusan gizi justru tidak diisi oleh figur yang memiliki rekam jejak kuat di bidang tersebut?" ungkapnya lagi.

Ia pun menilai, penunjukan Nanik sebagai Kepala BGN ini, telah menghidupkan kembali perdebatan lama tentang rangkap jabatan.

"Memang, pemerintah sering berargumen bahwa seseorang dipilih karena kapasitas manajerial dan pengalaman organisasional. Namun dari sudut pandang publik, semakin banyak jabatan yang melekat pada satu orang, semakin besar pula pertanyaan tentang fokus, efektivitas, dan profesionalitas kerja," kata Akbar.

Persoalan ini, lanjutnya, menjadi semakin sensitif karena terjadi di tengah sorotan terhadap BGN. Tepat pada 3 Juni 2026, Kejaksaan Agung mengonfirmasi adanya penggeledahan di kantor BGN oleh penyidik pidana khusus. Hingga saat ini, Kejagung belum menjelaskan secara rinci perkara yang mendasari penggeledahan tersebut.

"Tentu publik tidak boleh terburu-buru menyimpulkan adanya pelanggaran atau menghakimi pihak tertentu. Proses hukum harus dihormati. Namun secara politik dan tata kelola, momentum ini membuat pertanyaan mengenai kepemimpinan BGN menjadi semakin relevan," ucapnya.

Ia menekankan, ketika sebuah lembaga sedang menghadapi ujian kepercayaan publik, masyarakat berharap hadir sosok yang tidak hanya mampu bekerja, tetapi juga memberikan pesan kuat tentang profesionalisme, independensi, dan akuntabilitas.

Masalahnya, fenomena seperti ini bukan pertama kali terjadi. Dalam beberapa tahun terakhir, publik berulang kali menyaksikan jabatan-jabatan strategis berputar pada nama-nama yang relatif sama.

"Akibatnya, muncul kesan bahwa akses terhadap posisi publik lebih banyak ditentukan oleh kedekatan dengan lingkaran kekuasaan dibanding spesialisasi bidang yang dibutuhkan," tegasnya.

Akbar menyatakan, negara sebesar Indonesia tidak kekurangan talenta. Yang sering dipertanyakan justru keberanian untuk memberi ruang kepada profesional-profesional baru di luar lingkaran yang sudah ada.

"Masyarakat tidak sedang mempersoalkan siapa yang mendapat jabatan. Yang dipersoalkan adalah bagaimana jabatan itu diberikan. Sebab kepercayaan publik tidak dibangun dari pengangkatan semata, melainkan dari keyakinan bahwa posisi strategis negara diisi oleh orang yang paling tepat, bukan sekadar orang yang tersedia. Dan selama pertanyaan itu belum terjawab, isu rangkap jabatan akan terus muncul sebagai kritik yang sulit dihindari oleh pemerintah," pungkasnya.