Ketua Dewan Pakar Asprindo: Prabowo Coba Terapkan Soemitronomics

Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri/Foto. Ist/akuratnews.id

AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Menyoroti sektor perekonomian Indonesia di kurun 1 tahun lebih terakhir, Ketua Dewan Pakar Asosiasi Pengusaha Bumiputera Nusantara Indonesia (Asprindo), Prof Didin S Damanhuri menilai Presiden Prabowo Subianto nampaknya sedang mencoba menerapkan Soemitronomics, yaitu paham ekonomi ayahanda-nya, yang merupakan salah satu tafsir ekonomi konstitusi, khususnya Pasal 33 UUD 1945.

Ia menyebutkan, salah satu perspektif Pasal 33 UUD 1945 adalah model sosialisme demokrat di negara-negara Eropa Barat, terutama negara-negara Scandinavia. Dimana, di negara-negara sosialisme demokrat par excellence seperti negara-negara Scandinavia (Swedia, Finlandia, Denmark, Norwegia, Islandia), koperasi sangat kuat berdampingan dengan pengusaha swasta yang bekerja di lingkungan sosialisme. Dengan demikian, swastanya tidak terbiasa dengan free fight liberalism yang tentu berbeda dengan para kapitalis di Amerika Serikat. 

Sedang di Indonesia, swasta masih lebih banyak dengan mekanisme perburuan rente (rent seeking economic activity), yakni dengan lobi-lobi dan sogok kepada para pejabat, meski ada juga yang relatif lebih fair. Belum lagi bicara adanya lapisan UMKM pengusaha pribumi sebagai cikal bakal “kelas menengah". 

"Saya masih ingat Bung Hatta pada tahun 1976 menjelaskan soal pelaku usaha yang bisa berkembang di alam Pancasila adalah gerakan koperasi, BUMN, dan swasta. Jadi saya kira, asal bukan rent seekers, swasta bisa berkembang di dalam konteks Ekonomi Pancasila seperti kata Bung Hatta serta melihat juga seperti di negara-negara sosialisme demokrasi," kata Prof.Didin dalam keterangannya, dikutip Kamis, (26/3/26). 

Ia menyebutkan, posisi rakyat yang diciptakan negara, melihat secara empirik di negara-negara sosial demokrasi, memang berdaulat dibandingkan kapital. Termasuk swasta, yang tunduk dengan aturan pemerintah, seperti dengan pajak progresif, iuran jaminan sosial, aturan anti-monopoli serta regulasi-regulasi lainnya yang ditaati, dan seterusnya. 

"Mereka berkiprah dalam mekanisme pasar yang sehat. Lalu, pengembangan ekonomi haruslah tidak dengan kultur kolonial dan mental inlander yang hanya menciptakan pengusaha-pengusaha ersatz palsu," ujarnya. 

Untuk itu, Prof Didin menegaskan bahwa pemerintah harus memberi ruang kepada UMKM, di mana dalam struktur dunia usaha, yang mana porsinya saat ini lebih dari 99 persen. 

"Kita harus dorong UMKM untuk berkembang, sebagian menjadi gerakan koperasi yang efisien dan sebagian lagi menjadi swasta yang industrial-inovatif serta dijauhkan dari perilaku perburuan rente," ujarnya lagi. 

Ia menegaskan, dalam Ekonomi Pancasila tidak mungkin hanya dengan memberi ruang hanya kepada BUMN saja. Ia merupakan aliansi tiga lembaga/agen: Koperasi, BUMN dan Swasta. 

"Karenanya, Presiden Prabowo, melalui koperasi merah putih, SWF/Danantara, BGN yang dilandasi semangat anti serakahnomik, teori bapaknya sedang direalisasikan," kata Prof Didin. 

Ia mengungkapkan alasan catatan tentang peran pengusaha nonpribumi, bukan karena rasial. Namun karena dalam sejarah sejak zaman kolonial, tahun 1950-an, Orde Baru hingga sekarang, yang banyak adalah pengusaha kategori rent seekers, yang sangat merusak, termasuk “membeli” segala macam (elit pribumi, partai, aparat, dan seterusnya). 

"Daulat kapital yang terjadi mengangkangi daulat rakyat, haruslah dilihat secara historis sejak zaman kolonial di mana rakyat Nusantara dikerangkeng oleh undang-undang kolonial. Dalam undang-undang kolonial tersebut, ekonomi rakyat hanya boleh di tingkat pedesaan. Sementara di puncak terdapat para MNC kolonial dan di tengah kalangan Timur Jauh, khususnya pengusaha keturunan Tionghoa," paparnya. 

Prof Didin memaparkan, upaya politik Benteng tahun 1950-an yang digagas Soemitro Djojohadikusumo, sebagai upaya menaikkelaskan rakyat pribumi, praktis gagal karena fenomena ALI-BABA (pribumi yang punya lisensi menjualnya ke kalangan pengusaha nonpribumi) dan banyaknya oknum penguasa yang korup (yang menjualbelikan lisensi). 

Nasionalisasi perusahaan asing oleh Soekarno pada akhir 1950-an juga malah menjadi awal “sapi perah BUMN” oleh para oknum politisi, militer, dan birokrat. 

"Sedihnya, pada waktu Orde Baru, Soeharto malah memakai pengusaha nonpribumi menjadi pelaku utama proyek-proyek pembangunan dan sebagai partner PMA. Memang ada pemberdayaan pribumi, tetapi terbatas. Yang terjadi adalah konglomerasi nonpribumi yang banyaknya setali dengan mekanisme rent seekers," paparnya lagi. 

Era reformasi, lanjutnya, makin menggelembungkan konglomerat nonpribumi, di mana partai-partai dan elit umumnya dijadikan “pelindung". 

"Jadi inilah yang menjelaskan daulat kapital di atas rakyat. Secara historis memang telah berjalan terus-menerus daulat kapital terhadap daulat rakyat sejak era kolonial hingga sekarang yang umumnya bekerja dalam kerangka rent seeking economic activities," tegasnya. 

Prof Didin menyatakan secara kategoris, maka apa yang dikatakan Bung Hatta, bahwa kemerdekaan ekonomi adalah transformasi dari ekonomi kolonial ke ekonomi nasional, adalah masih jauh, sejauh harus terjadinya perwujudan Ekonomi Pancasila. 

Sebab, dalam Ekonomi Pancasila tersebut terjadi daulat rakyat di atas daulat kapital, di mana terjadi transformasi yang makin menjadi nol mekanisme ekonomi perburuan rente dalam perekonomian seperti telah dijelaskan dalam kerangka Ekonomi Pancasila tersebut.