Notification

×

Iklan

Iklan

Berpeluang Bergabung dalam Pemerintahan Prabowo Subianto, Bagaimana Prediksi Pemilih ke Depan?

Senin, 29 April 2024 | 13:55 WIB Last Updated 2024-04-29T06:55:43Z

Logo Partai Keadilan Sejahtera/Ist/akuratnews.id


AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dinyatakan memiliki peluang besar untuk bergabung dalam pemerintahan Prabowo Subianto. Walaupun, keputusan PKS itu akan berujung pada potensi kehilangan pemilih yang selama ini mendukung mereka untuk menjadi oposisi dalam mengawal pemerintah.


Direktur Rumah Politik Indonesia, Fernando EMaS menyatakan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) selama dua kali pilpres yaitu tahun 2014 dan 2019, menjadi salah satu partai pengusung Prabowo Subianto. 


"Antara PKS dengan Prabowo memiliki hubungan yang cukup baik sehingga sangat mudah bagi keduanya untuk kembali membangun kerjasama dibawa kepemimpinan Prabowo Subianto," kata Fernando, Minggu (28/4/2024).


Ia juga melihat sinyal yang diberikan oleh beberapa petinggi PKS, sepertinya partai yang memiliki lambang bulan sabit tersebut sepertinya sangat berharap sekali bisa bergabung dalam pemerintahan Prabowo. 


"Selama 10 tahun di luar pemerintahan membuat PKS ingin sekali bergabung dalam pemerintahan yang akan datang. Keputusan apakah diluar atau di dalam pemerintahan tentunya merupakan kewenangan dari partai politik," ujarnya.


Ia tak menampik adanya potensi kekecewaan dari para pemilih PKS, yang selama ini mendukung PKS saat menjadi oposisi.


"Kalau pemilihnya kecewa terhadap pilihan PKS atau partai lainnya yang lebih memilih bergabung dengan pemerintahan Prabowo, tentu pada pemilu tahun 2029 kesempatan untuk menghukum dengan cara tidak memilih lagi partai tersebut. Atau tidak akan memilih PKS lagi," ujarnya lagi.


Terkait Partai Gelora, ia menilai kurang memiliki daya tarik dibandingkan PKS. Walaupun, Partai Gelora sudah menemani Prabowo-Gibran sejak sebelum masa Pilpres berlangsung.


"Namun karena tidak memiliki kursi di DPR RI, tentu Prabowo akan lebih memilih PKS walaupun ada penolakan dari Partai Gelora. Apalagi Prabowo diawal kepemimpinannya membutuhkan dukungan politik yang kuat terutama dari Partai Politik untuk memperkuat posisinya sebagai Presiden dan melepaskan diri dari bayang-bayang Jokowi," pungkasnya.