 |
| Direktur Eksekutif KORNAS JAPI Iradat Ismail/akuratnews.id |
AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Rencana Menteri BUMN untuk mendorong upaya Holdingisasi di sektor panas bumi untuk saat ini dinilai tidak efektif dan tidak relevan, karena dari sisi regulasi masih terjadi debatable terkait kewenangan, hal ini disampaikan oleh Direktur Eksekutif KORNAS JAPI Iradat Ismail.
"Apakah PLN yang mengatur sektor panas bumi atau Pertamina Geothermal energi yang memimpin sebagai Holdings-nya panas bumi," ujarnya melalui pesan whatsapp kepada Redaksi akuratnews.id, Senin (11/10).
Iradat Ismail mengatakan, alasan pihaknya menilai tidak efektif terjadinya holdingisasi, karena sampai saat ini di putusan Mahkamah Konstitusi terkait judicial review UU ketenagalistrikan yang menyatakan bahwa untuk usaha ketenagalistrikan yang menjadi Holding Company adalah PT PLN.
"Oleh nya itu menurut kami isu soal holding panas bumi untuk saat ini belum relevan di bentuk," ujarnya melalui pesan whatsapp kepada Redaksi akuratnews.id, Senin (11/10).
Lebih jauh dirinya meminta Menteri BUMN untuk fokus membenahi asfek regulasinya dalam hal pemangku kepentingan.
"Harusnya Menteri BUMN lebih fokus untuk membenahi dalam aspek regulasi lintas pemangku kepentingan yang mengurus panas bumi. Bukan main meng holding aja tanpa melihat efek konflik nanti, karena ujung-ujungnya pasti masyarakat yang di rugikan bukan diuntungkan," pungkasnya.
