Keindahan Pulau Pari, yang kini dinilai telah tercemar/Istimewa
AKURATNEWS.ID, INDONESIA – Empat orang warga Jakarta telah menjadi sorotan dunia, yang mana keempat warga Jakarta ini telah membawa raksasa semen Swiss ke pengadilan sipil, karena dinilai telah mencemarkan lingkungan di sekitar Pulau Pari, Kepulauan Seribu, Jakarta.
Arif Pujianto dan tiga penggugat lainnya yang merupakan
warga di pulau Pari, pada Rabu (1/2) mengumumkan bahwa mereka telah secara
resmi mengajukan gugatan terhadap produsen semen Holcim yang berbasis di Swiss
atas dugaan perannya dalam krisis iklim.
Pada Juli 2022, mereka mengajukan permintaan perdamaian di
Zug, Swiss, tempat kantor pusat Holcim berada. Tetapi permintaan yang diajukan
tidak tercapai kesepakatan, mereka memutuskan untuk menuntut perusahaan
tersebut di pengadilan sipil Swiss.
Didukung oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI),
Swiss Church Aid (HEKS), dan Pusat Konstitusi dan Hak Asasi Manusia Eropa,
penggugat menuntut Holcim, produsen bahan bangunan terbesar di dunia,
mengurangi emisi karbon dioksida sebesar 43 persen pada tahun 2030.
Mereka juga menuntut langkah-langkah adaptasi pembiayaan
bersama perusahaan di Pari seperti perkebunan bakau dan, secara signifikan,
membayar “kerugian dan kerusakan” untuk perannya dalam krisis iklim.
Seperti yang diceritakan Pujianto kepada Al Jazeera, gelombang
pasang pertama melanda Pulau Pari pada tahun 2018. Seluruh rumah miliknya
tergenang air selama lebih dari 24 jam, mencemari sumur tempat ia mengambil air
minum, serta merusak sepeda motornya dan menyebabkan panel kayu yang berada di
dinding berjatuhan.
Nelayan berusia 51 tahun itu terpaksa meninggalkan
barang-barangnya dan menjauh bersama istri dan putranya ke sisi lain pulau
Indonesia, bagian dari Kepulauan Seribu yang terletak di lepas pantai barat
laut Jawa, yang diketahui menuju tempat temannya.
“Saya takut. Saya menjadi pengungsi di tanah saya sendiri,”
katanya.
Pulau Pari yang terletak di dataran rendah, sekitar 40 km
(25 mil) utara Jakarta, berada di garis depan krisis iklim dunia. Banjir
ekstrem mematikan pepohonan dan mengusir wisatawan, yang mana cuaca di wilayah
tersebut menjadi tak menentu, yang berimbas kepada hasil tangkapan ikan dan
naiknya permukaan laut serta menenggelamkan pulau berpenduduk 1.500 orang itu.
Rata-rata, pulau Pari terletak sekitar 1,5 meter (4,9 kaki)
di atas permukaan laut.
“Saya marah dengan situasi ini,” kata Pujianto, yang kini
menggunakan air hujan untuk menghilangkan garam sumurnya. “Saya ingin melindungi
tanah saya. Saya memikirkan masa depan putra saya, keluarga saya.”
Mengeluarkan 7 Miliar
Ton Karbon Dioksida
Menurut studi yang ditugaskan oleh HEKS oleh Climate
Accountability Institute di Amerika Serikat, Holcim mengeluarkan lebih dari 7
miliar ton karbon dioksida antara tahun 1950 dan 2021, setara dengan 0,42
persen dari semua emisi industri global dalam sejarah manusia.
Penggugat Pari menuntut total 14.700 franc Swiss ($16.000),
masing-masing sekitar $4.000, yang telah dihitung sebanding dengan kontribusi
Holcim terhadap kerusakan iklim secara keseluruhan.
“Holcim telah menyadari tingginya emisi yang dihasilkan oleh
produksi semen dan dampaknya terhadap iklim setidaknya selama 30 tahun,” kata
Lorenz Kummer, juru kampanye di HEKS. “Meskipun demikian, selama waktu itu,
emisi perusahaan meningkat lebih dari dua kali lipat dan efek merusak tersebut
dirasakan oleh masyarakat Pari.”
Seorang juru bicara Holcim mengatakan dalam sebuah
pernyataan bahwa tindakan iklim adalah "prioritas utama" bagi
perusahaan dan "mengambil tindakan individu dan mendukung kerangka kerja
multilateral global agar dampak kolektif menjadi bagian dari solusi."
"Kami tidak percaya bahwa kasus pengadilan yang
berfokus pada satu perusahaan adalah mekanisme yang efektif untuk mengatasi
kompleksitas global dari aksi iklim," tambahnya.
Kasus penduduk pulau Pari melawan Holcim, salah satu yang
pertama diprakarsai oleh pihak-pihak yang terkena dampak dari Global South,
merupakan bagian dari gerakan yang berkembang untuk memperjuangkan “kerugian dan kerusakan” yang
terjadi dan dapat menjadi katalisator untuk lebih banyak litigasi iklim.
Kasus ini menandai pertama kalinya perusahaan Swiss dimintai
pertanggungjawaban di pengadilan atas perannya dalam perubahan iklim.
“Litigasi semacam ini menunjukkan bahwa pembuat kebijakan
tidak berbuat cukup untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang terkena dampak,”
kata Noah Walker-Crawford, seorang peneliti yang berspesialisasi dalam litigasi
iklim di University College London.
“Jika penggugat menang, itu akan menjadi preseden besar. Itu
akan membuat mereka yang bertanggung jawab atas kerusakan membayar,” pungkasnya.
