Ketua
Satgas Covid PB IDI Dr dr Erlina Burhan, SpP(K), MSc saat Media Briefing secara
virtual./tangkapan layar zoom IDI
AKURATNEWS.ID, JAKARTA – Di tengah informasi di beberapa Negara dunia kasus Covid-19 kembali tinggi, Indonesia justru telah mencabut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM). Menanggapi kebijakan yang diambil pemerintah dengan hal tersebut, Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) memberikan rekomendasi dalam rangka menjaga penyebaran Covid-19 di masyarakat.
Ketua Satgas Covid PB IDI Dr dr Erlina Burhan, SpP(K), MSc saat
Media Briefing secara virtual, menyampaikan bahwa Covid ini masih ada. Dirinya
menekankan, walaupun PPKM telah dicabut bukan berarti pandemi Covid telah
selesai.
“Ingat walaupun kita dalam posisi tidak ada lagi PPKM, itu
bukan berarti Covid-nya selesai, pandemi ini selesai. Pandemi ini masih ada
walaupun dampaknya untuk Indonesia di saat ini masih terkendali, tapi kita
tidak tahu ke depannya seperti apa. Jadi tetap, mumpung gratis mumpung
dianjurkan, ayo kita ajak masyarakat untuk melakukan vaksin Booster dosis
kedua,” ungkap Dr. Erlina, Rabu (25/1).
Lebih jauh, dia juga menyampaikan terkait kebijakan
pemerintah dalam hal ini Kementerian Pariwisata yang membuka selebar-lebarnya
kran wisatawan dari China, pemerintah Republik Indonesia mungkin sedikit
berbeda dengan negara-negara lainnya yang melakukan bloking atau mewajibkan
turis dari negara yang terpapar atau kasus Covid-nya sedang meninggi di
Indonesia.
“Idealnya kan sebetulnya pendatang dari negara yang kasusnya
tinggi kan, kita lebih bagus mengetahui statusnya. Apakah yang datang itu akan
mengganggu keberlangsungan program turisme di Indonesia. Kami PB IDI menghimbau
untuk masyarakat Bali atau masyarakat manapun, yang kemudian berinteraksi erat
dengan orang-orang dari dari negara yang banyak kasus Covid, yaitu memperketat
protokol kesehatannya,” katanya.
“Maskernya jangan melorot, jaga jarak, dan kemudian juga
rajin-rajin mencuci tangan dan lain-lain. Jangan lupa gizinya diperhatikan,”
lanjutnya.
Dia menyatakan, jika yang ideal tidak dapat dicapai, maka
masyarakat berkewajiban untuk melindungi dirinya sendiri.
“Jadi kalau ideal bisa kita capai, maka ya kita berkewajiban
untuk melindungi diri kita sendiri. Jadi memang pemerintah ingin meningkatkan
juga pariwisata ini. Sehingga agak berat sepertinya bagi pemerintah kita
mengambil sikap seperti Korea Selatan dan Jerman yang memperketat dan
memperlakukan pendatang-pendatang dari negara tertentu untuk dites covid
terlebih dahulu,” ungkapnya.
Antibodi Capai 90 Persen
Dr. Erlina juga mengungkapkan, dalam sebuah survey terkait antibodi
masyarakat Indonesia diketahui memiliki antibodi yang cukup tinggi. Namun
demikian, vaksin dalam hal ini booster kedua, masih sangat dianjurkan,
mengingat antibodi dapat menurun.
“Tubuh bangsa Indonesia disurvei terkait antibodinya,
ternyata antibodi ini sudah ditemukan lebih dari 90% penduduk Indonesia. Tetapi
kita tidak boleh euforia juga, karena mengingat antibodi itu pun kemudian akan
menurun jumlahnya, menurun seiring dengan waktu dilihat dari proteksinya tidak
ada lagi, maka tetap diperlukan tambahan vaksin,” jelasnya.
Terkait dengan tiket vaksin yang belum ada, Dr. Erlina
mengatakan, walaupun belum ada tiket, dirinya menyatakan masih bisa mendapatkan
vaksin booster kedua.
“Jadi saya kira dilakukan saja. Karena ada jaminan demikian
(tidak perlu tiket). Jadi memang pemerintah inginnya tidak mempersulit
sepertinya dan mungkin juga kecepatan surat edaran dengan kesiapan juga mungkin
tidak sebanding untuk pendekatan. Yang penting sudah ada jaminan walaupun tidak
ada tiket, tetap bisa divaksin, maka laksanakan saja,” pungkas dia.