Mulyadi Desak Pengawasan Ketat Pembangunan Wisata di Puncak Bogor untuk Antisipasi Bencana

Ilustrasi Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Barat, Mulyadi, sedang melakukan pengawasan pembangunan kawasan wisata puncak/Foto. Ist/akuratnews.id

AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) V Jawa Barat, Mulyadi, meminta pemerintah memperketat pengawasan terhadap pembangunan destinasi wisata di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor. Langkah tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi potensi bencana hidrometeorologi seiring memasuki musim penghujan.

Mulyadi secara khusus meminta Pemerintah Kabupaten Bogor bersama kementerian dan lembaga terkait meningkatkan pengawasan terhadap pembangunan, terutama proyek-proyek komersial yang berpotensi mengubah fungsi lahan.

Ia mengingatkan bahwa pembangunan yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang dapat meningkatkan risiko bencana, mulai dari banjir bandang, tanah longsor, pergeseran tanah hingga angin kencang.

Sebagai contoh, Mulyadi menyinggung bencana banjir bandang yang melanda kawasan Puncak pada 3 Maret 2025. Peristiwa tersebut mengakibatkan tujuh jembatan ambruk dan satu orang meninggal dunia.

Menurutnya, alih fungsi lahan serta pembangunan objek wisata yang tidak didasarkan pada kajian lingkungan dan ketentuan perizinan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

“Saat ini, kita memasuki musim penghujan dan BMKG memprediksi ada potensi bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, saya mengingatkan agar pembangunan destinasi wisata di Kawasan Puncak tetap diawasi secara ketat dan tidak melanggar rencana tata ruang wilayah (RTRW),” ujar Mulyadi, Kamis, 5 November 2026.

Harus Ikut Mitigasi Bencana

Selain meminta pemerintah memperketat pengawasan, Mulyadi juga mengajak para pengelola destinasi wisata di kawasan Puncak untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan dan mitigasi bencana.

Mantan Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat tersebut menilai, tanggung jawab menjaga kelestarian lingkungan dan mengantisipasi bencana tidak hanya berada di tangan pemerintah, tetapi juga harus melibatkan para pelaku usaha pariwisata.

Ia mendorong pengelola wisata untuk bergotong royong bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Bogor serta Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan (Forkopimcam).

Mulyadi menjelaskan, selama ini kegiatan mitigasi bencana di wilayah tersebut lebih banyak digerakkan oleh unsur Forkopimda dan Forkopimcam. Karena itu, keterlibatan pengelola wisata dinilai penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai kemungkinan bencana.

“Selama ini, Forkopimda dan Forkopimcam yang bergerak dalam mitigasi bencana hidrometeorologi. Oleh karena itu, sejak awal pembangunan destinasi wisata harus sesuai kajian analisis dampak lingkungan maupun kajian-kajian lainnya yang menjadi syarat perizinan,” tegas Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Barat ini.

Ia berharap seluruh pihak dapat meningkatkan kepedulian terhadap keselamatan lingkungan di kawasan Puncak. Pengawasan pembangunan, pencegahan alih fungsi lahan, serta kepatuhan terhadap aturan tata ruang harus menjadi prioritas.

Menurut Mulyadi, langkah tersebut bukan hanya untuk menjaga keberlangsungan sektor pariwisata, tetapi juga melindungi masyarakat dan lingkungan dari ancaman bencana, khususnya selama musim penghujan.