Wakil Ketua Komisi I, Anton Sukartono Suratto Sambut Baik Terkait ‘Tukin’ TNI

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Parta Demokrat, Anton Sukartono Suratto/Foto. ChatGPT/akuratnews.id

AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat Anton Sukartono Suratto, menyambut baik langkah Presiden Prabowo Subianto menaikkan tunjangan kinerja (tukin) bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai Kementerian Pertahanan (Kemhan).

Anton menyebut,  kebijakan Presiden  Prabowo merupakan perhatian negara terhadap peningkatan kesejahteraan aparatur pertahanan. Anton menilai, kebijakan tersebut merupakan pengakuan atas semakin kompleksnya beban tugas di tengah dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang.

“Saya pada prinsipnya menyambut baik kebijakan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Pertahanan dan prajurit TNI. Kebijakan ini dapat dimaknai sebagai bentuk perhatian negara terhadap peningkatan kesejahteraan aparatur pertahanan, sekaligus pengakuan atas semakin kompleksnya beban tugas di tengah dinamika lingkungan strategis yang terus berkembang,” kata Anton kepada awak media di Jakarta, Selasa, 4 Agustus 2026.

Lebih jauh, Anton meyakini, kebijakan kenaikan tukin tersebut dapat menjadi momentum memperkuat profesionalisme dan meningkatkan responsivitas Kementerian Pertahanan-TNI terhadap tantangan strategis.

“Memperkuat efektivitas penggunaan anggaran negara, serta semakin meningkatkan kepercayaan publik. Setiap kebijakan peningkatan kesejahteraan harus dapat berbanding lurus dengan peningkatan kinerja dan penguatan pertahanan negara secara nyata,” imbuh Anton.

Anton memandang, pesan penting yang dapat ditangkap dari kebijakan kenaikan tukin ini adalah komitmen negara dalam membangun kekuatan pertahanan yang tidak hanya bertumpu pada modernisasi alutsista. Anton menegaskan, negara juga berkomitmen kepada penguatan kualitas sumber daya manusia atau SDM.

“Karena itu, peningkatan kesejahteraan harus diiringi dengan penguatan integritas, meritokrasi, pendidikan, dan kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan nasional,” beber Anton.

Meski demikian, Anton mengingatkan, kenaikan tukin prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan pegawai Kemhan tidak boleh dipahami sebagai peningkatan hak semata. Anton menuturkan, peningkatan tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kinerja, profesionalisme, disiplin, serta akuntabilitas institusi.

“Publik tentu menaruh harapan agar peningkatan kesejahteraan tersebut sejalan dengan penguatan tata kelola pertahanan yang semakin modern, transparan, dan berorientasi pada hasil,” jelas Anton.

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini berharap, kebijakan  kenaikan tukin dapat mendorong peningkatan kesiapan operasional satuan, optimalisasi pemeliharaan alutsista dan efektivitas latihan di level taktis. Anton ingin kenaikan tukin tersebut juga memperkuat kemampuan siber dan intelijen, serta perbaikan sistem logistik dan dukungan personel.

“Kesejahteraan yang lebih baik semestinya berdampak pada meningkatnya fokus dan motivasi prajurit dalam menjalankan tugas, sekaligus meminimalisir berbagai hambatan internal yang dapat memengaruhi profesionalisme,” tutur Anton.

Sementara untuk level strategis,  kata Anton, kenaikan tukin tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka besar reformasi sektor pertahanan.  Anton mengatakan, kenaikan tukin tersebut harus  memperkuat postur TNI yang adaptif terhadap ancaman kontemporer seperti dinamika kawasan, keamanan maritim, kedaulatan ruang udara, ancaman siber hingga disinformasi.

“Dan  kebutuhan interoperabilitas antarmatra dan sinergi lintas kementerian/lembaga,” beber Anton.

Terakhir, Anton mewanti-wanti, agar kenaikan tukin bagi prajurit tingkat Tamtama dan Bintara, khususnya kepada prajurit di garis terdepan diperbatasan pulau terluar, dan wilayah konflik dapat dipastikan cair tepat waktu dan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga mereka.

“Karena mereka adalah tulang punggung pertahanan,” pungkas Anton.