Negara Sedang Ke Mana? Ketika Rakyat Menunggu Kepastian, Pemerintah Sibuk Memberi Kejutan

Oleh: Muhammad Akbar Maulana (Akademisi Universitas Pamulang, Program Studi Ilmu Pemerintahan)

Belakangan ini, masyarakat seperti terus-menerus dibuat terkejut. Harga Pertamax naik di tengah malam ketika sebagian besar rakyat sedang tidur. Keesokan harinya, pemerintah sibuk memberikan penjelasan. Pola seperti ini bukan sekali dua kali terjadi. Kebijakan muncul lebih dulu, komunikasi menyusul kemudian.

Akibatnya, yang lahir bukan kepercayaan, melainkan kecurigaan.

Masyarakat mulai bertanya-tanya, mengapa kebijakan yang menyentuh kebutuhan publik justru sering terasa seperti keputusan mendadak? Mengapa pemerintah selalu terlihat reaktif setelah kritik bermunculan? Seolah-olah yang dikelola bukan persepsi publik sebelum kebijakan dibuat, tetapi kerusakan kepercayaan setelah kebijakan diprotes.

Di saat yang sama, rakyat juga disuguhi narasi efisiensi anggaran. Namun di lapangan, banyak yang masih bingung efisiensi ini sebenarnya diarahkan ke mana. Sebagian program dipangkas, sejumlah kegiatan dibatasi, tetapi manfaat nyatanya belum benar-benar dirasakan masyarakat.

Yang lebih memprihatinkan, di berbagai daerah masih terdapat PPPK yang mengeluhkan keterlambatan pembayaran hak mereka. Ironis. Negara begitu cepat menuntut kinerja aparatur, tetapi pada saat yang sama belum sepenuhnya mampu memberikan kepastian terhadap kesejahteraan mereka.

Padahal PPPK bukan sekadar angka dalam laporan birokrasi. Mereka adalah guru, tenaga kesehatan, dan pegawai pelayanan publik yang menjadi ujung tombak negara di lapangan.

Di tengah situasi tersebut, publik juga mulai memperhatikan fenomena lain yang cukup menarik. Nama Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, justru lebih sering muncul dalam berbagai agenda strategis pemerintahan dibanding Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Tentu setiap jabatan memiliki fungsi dan peran yang berbeda. Namun dalam politik, persepsi sering kali sama pentingnya dengan realitas. Ketika publik lebih sering melihat aktivitas seorang pejabat non-politik dibanding wakil presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, maka pertanyaan mengenai efektivitas distribusi peran dalam pemerintahan menjadi sesuatu yang sulit dihindari.

Satu per satu persoalan ini mungkin terlihat kecil jika berdiri sendiri. Tetapi ketika muncul secara bersamaan, ini membentuk akumulasi keresahan publik.

Harga kebutuhan hidup naik. Lapangan pekerjaan belum sepenuhnya pulih. Daya beli masyarakat masih tertekan. Sementara itu, komunikasi pemerintah sering terlambat dan kebijakan terasa kurang memiliki arah yang jelas di mata masyarakat.

Inilah yang sebenarnya menjadi masalah utama. Bukan semata kenaikan harga BBM, bukan sekadar isu PPPK, dan bukan pula soal siapa yang lebih sering tampil di depan publik.

Masalahnya adalah kepercayaan.

Masyarakat ingin melihat pemerintah yang mampu memberikan kepastian, bukan kejutan. Masyarakat ingin melihat arah kebijakan yang jelas, bukan sekadar respons setelah kritik bermunculan. Dan masyarakat ingin merasakan bahwa negara benar-benar hadir untuk menyelesaikan masalah, bukan hanya menjelaskan mengapa masalah itu terjadi.

Karena sebetulnya rakyat tidak menuntut negara menjadi sempurna. Rakyat hanya ingin diyakinkan bahwa pemerintah tahu ke mana arah bangsa ini dibawa.

Jika kepastian itu tidak kunjung terlihat, maka yang akan terus tumbuh bukan optimisme, melainkan pertanyaan yang semakin keras terdengar dari bawah, sebenarnya negara sedang berjalan ke mana?