Muhammad Akbar Maulana Sikapi Kasus Wamen Imigrasi dan Pemasyarakatan

AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Menyikapi kasus yang menyeret Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Silmy Karim ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengamat Pemerintahan, Muhammad Akbar Maulana menyatakan peristiwa ini kembali menghidupkan pertanyaan lama yang selama ini melekat pada institusi keimigrasian, yaitu mengapa sektor ini begitu sering dikaitkan dengan persoalan integritas.

"Sebagai masyarakat, wajar jika kecurigaan kita muncul. Imigrasi selama bertahun-tahun dikenal sebagai salah satu sektor yang memiliki kewenangan besar, pelayanan yang luas, dan interaksi langsung dengan berbagai kepentingan ekonomi. Mulai dari paspor, visa, izin tinggal, hingga lalu lintas orang asing, semuanya melibatkan keputusan administratif yang bernilai tinggi," kata Akbar pada awak media, Kamis 4 Juni 2026.

Ia menyatakan, karena imigrasi sering disebut sebagai "lahan basah", maka timbul pertanyaan apakah masalah yang muncul berkaitan dengan orang yang menduduki jabatan atau justru pada sistem yang memungkinkan penyimpangan terus berulang.

"Jika setiap pergantian pejabat masih melahirkan persoalan yang relatif sama, mungkin sudah saatnya kita melihat lebih dalam daripada sekadar menyalahkan individu. Sebab korupsi dan penyalahgunaan kewenangan sering kali tidak tumbuh di ruang kosong. Tetapi berkembang ketika pengawasan lemah, transparansi minim, dan akuntabilitas tidak berjalan optimal," ujarnya.

Akbar menyatakan, ini bukan berarti individu tidak memiliki tanggung jawab. Karena, setiap pejabat publik tetap harus mempertanggungjawabkan tindakannya secara hukum dan moral. 

"Namun masyarakat juga berhak bertanya, mengapa kasus serupa terus muncul meskipun pejabatnya berganti-ganti. Di sinilah pentingnya membangun sistem yang lebih kuat daripada figur. Sebab tata kelola yang sehat tidak bergantung pada siapa yang menjabat, melainkan pada seberapa kecil peluang penyimpangan dapat terjadi," ujarnya lagi.

Ia menegaskan, bahwa kasus yang menyeret perhatian publik hari ini seharusnya menjadi momentum evaluasi yang lebih luas. Akbar menegaskan bahwa, hal ini bukan hanya tentang satu nama atau satu jabatan, tetapi tentang bagaimana negara memperkuat pengawasan di sektor-sektor yang sejak lama dianggap rentan terhadap praktik koruptif.

"Masyarakat tidak sedang mencari kambing hitam. Masyarakat hanya ingin memastikan bahwa pelayanan publik berjalan bersih, transparan, dan dapat dipercaya. Karena jika persoalan terus berulang dengan aktor yang berbeda, mungkin masalah utamanya bukan lagi siapa yang duduk di kursi kekuasaan. Mungkin yang perlu dibenahi adalah sistem yang selama ini membiarkan masalah itu terus menemukan jalannya," pungkas Akbar.