Evaluasi Kemitraan Kehutanan Perhutani Dukung BPHL Wilayah VII Ciamis

Kegiatan Evaluasi Kemitraan Kehutanan/Foto. Ist/akuratnews.id

AKURATNEWS.ID, BANDUNG - Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Bandung Utara bersama Balai Pengelolaan Hutan Lindung (BPHL) Wilayah VII Ciamis melaksanakan kegiatan evaluasi kemitraan kehutanan dengan Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Tani Mukti Giri Jaya, Desa Mekarmanik, Kabupaten Bandung. Kegiatan tersebut berlangsung di kawasan hutan Resort Pemangkuan Hutan (RPH) Arcamanik, Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Manglayang Barat, dalam keterangan yang diterima pada Senin (13/4/2026).

Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat sinergi pengelolaan hutan berbasis masyarakat, sekaligus membuka peluang pemanfaatan potensi jasa lingkungan, salah satunya melalui budidaya tanaman kopi.

Kemitraan kehutanan merupakan skema kerja sama resmi antara Perhutani dan masyarakat desa hutan melalui wadah LMDH. Skema ini bertujuan memberikan kepastian hukum dalam pemanfaatan kawasan hutan secara lestari. Melalui kemitraan tersebut, masyarakat dapat memperoleh manfaat ekonomi dari usaha agroforestri, wisata alam, maupun produk hasil hutan bukan kayu, dengan tetap menjaga fungsi ekologis hutan.

Administratur KPH Bandung Utara, Deden Yogi Nugraha, menyampaikan dukungan Perhutani atas fasilitasi yang dilakukan oleh BPHL. Komitmen kemitraan kehutanan memberikan ruang bagi masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga hutan sekaligus memanfaatkannya secara bijak.

“Dengan adanya penyusunan kemitraan ini, kami berharap LMDH Tani Mukti Giri Jaya dapat mengembangkan wisata dan budidaya tanaman kopi yang aman, terkelola dengan baik, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujar Deden.

Perwakilan BPHL Wilayah VII Ciamis, Meiza Amalia, menegaskan bahwa pihaknya berperan sebagai fasilitator yang menjembatani Perhutani dan masyarakat.

“Kemitraan kehutanan harus menjadi payung kolaborasi yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Kami mendorong LMDH Tani Mukti Giri Jaya agar mampu membangun tata kelola jasa lingkungan yang sesuai dengan regulasi sehingga manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang,” kata Meiza.

Melalui penyusunan kemitraan kehutanan ini, diharapkan tercipta kesepahaman bersama dalam pengelolaan jalur wisata pendakian Setlerep via Kejajar. Selain memperkuat ekonomi masyarakat desa hutan, inisiatif ini juga menjadi bentuk nyata keterlibatan mereka dalam menjaga kelestarian hutan sekaligus mengelola potensi alam secara bijaksana.