Sampaikan Duka tuk Prajurit TNI UNFIL, Waketu Komisi I DPR Dukung Kemlu Desak DK PBB Gelar Rapat Darurat

Praka Farizal Rhomadhon/Foto. Ist/AKURATNEWS.id

AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Anton Sukartono Suratto, menyampaikan  duka cita yang mendalam dan penghormatan tertinggi atas gugurnya prajurit TNI yang tergabung dalam Satuan Tugas Kontingen Garuda (Konga) TNI di misi United Nations Interim Force in Lebanon (UNIFIL) yakni Prajurit Kepala (Praka) Rico Pramudia, Praka Bayu Prakoso, Praka Farizal Rhomadhon, dan Praka Arif Kurniawan. 

“Saya juga menyampaikan keprihatinan atas luka-luka yang dialami tiga rekan prajurit lainnya, yaitu Praka Rico Pramudia (luka berat), Praka Bayu Prakoso, dan Praka Arif Kurniawan (luka ringan). Semoga para prajurit yang terluka segera pulih dan kembali bertugas dengan penuh semangat,” kata Anton kepada Kedai Pena, Selasa, 31 Maret 2026.

Anton berharap, pemerintah dapat memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada prajurit yang gugur dan keluarga. Anton meminta, pemerintah juga dapat memberikan jaminan kesejahteraan kepada ahli waris dari tiga prajurit yang gugur tersebut.

“Terhadap Prajurit yang gugur, saya berharap Pemerintah juga memberikan penghargaan negara yang setinggi-tingginya kepada prajurit yang gugur beserta keluarga yang ditinggalkan, termasuk jaminan kesejahteraan bagi ahli waris,” imbuh Anton.

Lebih lanjut, Anton mengecam keras, setiap bentuk serangan terhadap pasukan perdamaian PBB yang sedang menjalankan mandat internasional. Serangan ini, kata Anton, tidak dapat dibenarkan dan merupakan pelanggaran terhadap prinsip perlindungan pasukan penjaga perdamaian sebagaimana diatur dalam hukum internasional. 

“Semua pihak yang terlibat konflik harus menghormati hukum humaniter internasional serta menjamin keamanan personel penjaga perdamaian,” jelas Anton.

Ketua DPD Partai Demokrat Jawa Barat ini pun mendukung langkah Kementerian Luar Negeri yang mendesak diadakannya pertemuan darurat Dewan Keamanan (DK) PBB dan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, hingga transparan atas insiden tersebut. 

“Saya juga berharap Pemerintah agar memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh pasukan perdamaian Indonesia yang masih bertugas di Lebanon,” ungkap Anton.

Anton meminta , pemerintah dapat memastikan bahwa setiap prajurit di zona risiko tinggi dibekali dengan perlatan perlindungan diri generasi terbaru yang mampu menahan serpihan ledakan (shrapnel). 

“Di medan tempur yang dinamis seperti Lebanon, standar keamanan perangkat individu tidak boleh ada toleransi. Keselamatan dan keamanan pasukan penjaga perdamaian PBB tidak dapat ditawar dan harus dijunjung tinggi setiap saat,” ungkap Anton.

Meski demikian, Anton tetap mendukung penuh,  kebijakan pemerintah  untuk melanjutkan misi-misi perdamaian internasional sebagai wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga stabilitas global.

“Sesuai dengan amanat konstitusi,” pungkas Anton.

Diketahui, Indonesia mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk segera menggelar rapat darurat Dewan Keamanan (DK) PBB menyusul gugurnya prajurit TNI anggota personel penjaga perdamaian Indonesia dalam serangan di Lebanon. 

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono saat berbicara dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada, Senin, 30 Maret 2026.

"Kami meminta dibentuknya rapat darurat Dewan Keamanan PBB dan proses investigasi yang cepat, menyeluruh, dan transparan," ujar Menlu Sugiono seperti dikutip dari akun X, Selasa, 31 Maret 2026.