Notification

×

Iklan

Iklan

Riset Clean Air Asia dan KLHK Ungkap Sumber Polusi Udara di Jabodetabek

Kamis, 24 Juli 2025 | 21:27 WIB Last Updated 2025-07-24T14:27:44Z

 

Riset Clean Air Asia dan KLHK Ungkap Sumber Polusi Udara di Jabodetabek

AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Polusi udara di wilayah Jabodetabek kini berada pada level mengkhawatirkan. Konsentrasi tahunan PM2.5 yang terukur selama lebih dari satu dekade terus melebihi baku mutu udara nasional dan bahkan mencapai tujuh kali lipat dari pedoman yang disarankan WHO.


Kondisi ini menjadi landasan pembahasan utama dalam seminar bertajuk “Scaling Up Solutions for Clean Air with Data, Policy and Financing” yang digelar oleh Clean Air Asia di Pullman Jakarta, Selasa (22/7). Acara tersebut dihadiri oleh perwakilan pemerintah pusat dan daerah, jurnalis, pegiat lingkungan, serta mitra pembangunan nasional dan internasional.


Ketua Board of Trustee Clean Air Asia, Bindu Lohani, dalam sambutannya menekankan bahwa kualitas udara Jakarta bukan hanya soal isu lingkungan, tetapi juga soal kesehatan publik dan stabilitas ekonomi di wilayah urban.


“Wilayah urban ini sangat penting. Kota-kota terus tumbuh dan berkembang, GDP terbanyak juga berasal dari wilayah kota. Tapi polusi udara menjadi ancaman bagi keberlangsungannya”,” tegasnya dalam pidato pembuka.


Dr. Bindu menjelaskan bahwa meskipun polusi udara adalah masalah kompleks dan multisektor, Jakarta memiliki peluang besar untuk menjadi model transformasi kota sehat di Asia Tenggara.


Rasio Ridho Sani, mewakili Menteri Lingkungan Hidup sebagai Deputi Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, juga hadir memberikan sambutannya dengan menyampaikan bahwa peluang Jakarta menjadi model transformasi tersebut dapat hadir jika inovasi kebijakan untuk meningkatkan kualitas udara di Jakarta terus dilakukan.


“ Seperti pada tahun 2002, ada kebijakan  untuk mengurangi polusi udara yang kita sebut car free day dan telah diduplikasi di berbagai kota lainnya.”, ujar Rasio. “Dan kami berharap workshop ini dapat produktif untuk kolaborasi dan menghasilkan manfaat bagi perumusan kebijakan di masa depan”, tambahnya.


Salah satu sesi penting dalam seminar tersebut adalah presentasi mengenai riset yang tengah berjalan oleh Clean Air Asia bersama Kementerian Lingkungan Hidup. Ririn Radiawati Kusuma, Direktur Indonesia di Clean Air Asia menyampaikan bahwa riset tersebut berkaitan dengan pemetaan sumber dan sebaran emisi di wilayah Jabodetabek serta wilayah penyangga. Lebih lanjut, Ririn menjelaskan bahwa nantinya hasil studi dapat menjadi dasar bagi pemerintah untuk menentukan langkah dalam pengendalian emisi udara di Jabodetabek.


Dalam sesi selanjutnya, terdapat dua diskusi panel yang dipandu oleh dua tokoh nasional: Bambang Susantono, Kepala Otorita IKN 2022-2024, serta Noni Sri Ayati Purnomo, Presiden Komisaris Blue Bird Group. Keduanya merupakan anggota Board of Trustees Clean Air Asia.


Diskusi pertama menyoroti pentingnya membangun kesadaran publik atas krisis udara yang penuh dengan polusi. Momen paling menarik adalah saat Bambang menanyakan tentang bagaimana peran setiap pemangku kepentingan dalam implementasi roadmap dan menyadarkan masyarakat tentang pentingnya kualitas dan kebersihan udara.


Para panelis bersepakat bahwa dibutuhkan kesamaan visi dari berbagai sektor dalam menangani krisis ini. Media juga berperan penting dalam mengkomunikasikan prioritas kebijakan pemerintah dalam memperbaiki kualitas udara, sehingga membangkitkan kesadaran masyarakat atas hal tersebut.


Sementara diskusi kedua membahas pembiayaan udara bersih yang kini banyak bertumpu pada kolaborasi multi-sektor, termasuk filantropi dan pembiayaan campuran antara pemerintah dan swasta.


Dalam akhir sesi diskusi, Koordinator Pokja Perencanaan dan Pengembangan Direktorat Perlindungan dan Pengelolaan Mutu Udara Kementerian Lingkungan Hidup, Denny Silaban, menyampaikan harapan atas hasil studi dan diskusi pada kesempatan tersebut.


“Penelitian Clean Air Asia dengan KLH ini bukan bersifat project based, tapi sebuah studi yang permodelannya dapat ini dapat diduplikasi di kota-kota lain di Indonesia dalam menentukan kebijakan lingkungan”, tukasnya.