Menkominfo Johny G Plate/Kominfo: dok
AKURATNEWS.ID, JAKARTA – Menteri Komunikasi dan Informatika
(Kominfo) Johny G Plate membantah atas pencopotan dirinya dari jabatannya
sebagai Menkominfo. Menteri menjelaskan, partainya dalam hal ini Nasdem sejak
awal telah membangun koalisi, memperjuangkan capres bersama koalisi dan
memenangkan Capres dan Cawapres koalisi di tahaun 2014 dan 2019.
“Melaksanakan pembangunan bersama-sama koalisi dengan baik,
akan terus konsisten terhadap komitmen Nasdem. Bahwa penentuan anggota kabinet,
perubahan anggota kabinet, adalah kewenangan prerogratif Presiden. Karenanya
serahkan itu kepada bapak presiden untuk mengambil keputusan,” ujar Menteri,
kepada awak media di Jakarta, Kamis (5/1).
Menteri Johny juga memberikan tanggapannya kepada siapapun
yang memberikan statement terkait dengan kebijkan yang seharusnya menjadi
prerogratif presiden.
“Kebijakannya jangan sampai ada presiden-presiden mendadak
di republik ini. Presiden dadakan yang coba mengasumsi dirinya sebagai presiden
atau mempengaruhi presidential right sebagai prerogratif presiden. Jangan!
Serahkan itu pada presiden,” tegasnya.
Dirinya juga mengingatkan, Indonesia sekarang di bawah
kepemimpinan presiden menghadapi tantangan dunia yang besar. Kemampuan Indonesia
mengatasi masalah dunia yang berdampak kepada Indonesia. Reseliansi Indonesia yang
kuat di berbagai sektor termasuk sektor ekonomi, yang pertama adalah Kabinet
yang kompak, Pemerintahan dan warga Negara yang menjaga stabilitas negara dengan
baik, stabilitas politik, menjaga soliditas nasional dan membangun kegotong
royongan.
“Kegotong royongan inilah yang membuat kita ini sukses dalam
menghadapi tantangan jaman. Jangan sampai, di mana butuh stabilitas politik,
butuh stabilitas nasional, butuh kegotong royongan diganggu oleh isu-isu yang
sepenuhnya menjadi hak prerogratif presiden,” imbuhnya.
“Lebih baik kita bangun soliditas itu. Kita bangun
stabilitas itu. Bangun kegotong royongan, itu lebih penting,” lanjutnya.
Dia juga menyampaikan, bagaimana partai yang bagian dari
koalisi harus menerima apa yang menjadi keputusan presiden nantinya.
“Bahwa yang menentukan kabinet, merubah kabinet adalah hak
prerogratif presiden. Itu konstitusi. Semua partai tanpa terkecuali. Karena itu
hak prerogratif presiden. Itu dilindungi konstitusi, jangan menabrak konstitusi,”
tegasnya.
“Apalagi secara pribadi. Kita ini sebagai pembantu presiden,
melaksanakan kebijakan presiden, sepenuhnya kepada pak Presiden. Apa
pengaruhnya pendapat pribadi saya kepada presiden? Tidak ada pengaruhnya, yang
ada itu keputusan presiden,” pungkasnya.
Kominfo Tegaskan Hoak
Dalam laman website kominfo.go.id, Kominfo juga menegaskan Hoaks,
terkait video yang beredar yang akhirnya isu menjadi berkembang yang dikaitkan
dengan isu pemecatan Menteri Johny karena membantu Anies Baswedan berkampanye.
“[HOAKS] Video Menkominfo Johnny G. Plate Dipecat karena
Membantu Anies Baswedan Kampanye,” judul dalam unggahan video Kominfo.
Kominfo juga menjelaskan, beredar sebuah unggahan video
Anies Baswedan saat berkunjung ke Papua dan memperlihatkan ribuan warga
mengerumuni mobil Anies Baswedan. Pada unggahan video tersebut terdapat tulisan
thumbnail "Pak Jokowi Pecat Jhonny G Fasilitas Negara Digunakan Untuk
Kampanye Anies".
“Faktanya, klaim yang menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo
(Jokowi) memecat Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G.
Plate karena menggunakan uang negara untuk kampanye Anies Baswedan adalah tidak
benar,” tulis akun Kominfo.
Dilansir dari merdeka.com, tidak ada pernyataan Presiden
Jokowi memecat Johnny G. Plate karena menggunakan fasilitas negara untuk
kampanye Anies pada video yang beredar. Video tersebut berisi kedatangan Anies
ke Papua dan sudah mengalami penyuntingan pada thumbnail.
“Kategori: Hoaks,” tegas Kominfo di akhir pengumumannya.
