Ekonom Konstitusi Defiyan Cori Tegaskan Pemberantasan Ekonomi Rente Harus Dibenahi dari Akarnya
![]() |
| Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori/Foto. Noorwan/akuratnews.id |
AKURATNEWS. ID, JAKARTA - Ekonomi rente dalam konsepnya adalah suatu sistem atau praktik ekonomi di mana seseorang atau kelompok memperoleh keuntungan atau kekayaan bukan melalui usaha produktif, kerja keras, atau penciptaan nilai baru.
Sistem ini dilakukan melalui keistimewaan akses, izin, lisensi, monopoli, atau kedekatan dengan kekuasaan dan pemegang kebijakan, yang mana dalam praktik ekonomi di tanah air, sistem ini disebut-sebut menjadi sebab musabab ekonomi di Indonesia mengalami keterpurukan.
Menanggapi terkait ekonomi rente, Ekonom Konstitusi, Defiyan Cori menegaskan praktik ekonomi rente di Indonesia disebabkan karena ekonomi Indonesia lebih dipengaruhi oleh sistem neoliberalisme dan kapitalisme, yang kini diajarkan di semua lembaga pendidikan Indonesia. Sehingga untuk menyelesaikannya, tak cukup hanya mengandalkan Presiden Prabowo Subianto saja, tapi harus didukung oleh kemauan politik Anggota DPR RI.
"Sistem neoliberalisme dan kapitalisme ini jelas bertentangan pasal 33 UUD 1945. Tak mungkin sistem keuangan yang berbasis suku bunga bisa diselaraskan dengan Pasal 33 yang mendasarkan ekonomi kita pada asas kekeluargaan dan mengedepankan pengelolaan sumber daya untuk kepentingan dan kesejahteraan seluruh masyarakat," kata Defiyan dalam Dikusi PWJ Forum yang mengangkat tema Bongkar Ekonomi Rente di Logika Kopi Jakarta, Rabu 18 November 2026.
Sebagai contoh, ia mengutip laporan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), yang menyatakan mayoritas pengaduan konsumen adalah terkait masalah keuangan, dimana lebih dari 67 persen terjerat masalah pinjol.
"Apa masalahnya pinjaman online ini? Kita harus melihat bahwa perbankan kita secara keseluruhan itu adalah perbankan yang menggunakan pendekatan sistem kapitalisme, tidak jauh bedanya dengan ekonomi rente yang dulu dijalankan VOC dan kolonisme Belanda. Hutang bunga berbunga juga. Dan banyak masyarakat kita yang terjerat. Hutang-hutang yang kemudian bunga berbunga. Minjamnya 10 juta, bayarnya bisa 40 juta," paparnya.
Defiyan menegaskan bahwa hal ini harus dicermati oleh pemerintah lalu kemudiaan membenahi sistemnya agar sesuai dengan amanah Pasal 33 UUD 1945, dengan melakukan penataan sistem kelembagaan, sistem struktur dan kultur kelembagaan perbankan umum.
"Kenapa masyarakat kita lebih memilih pinjol? Aksesnya mudah, pencairannya cepat, langsung diterima walaupun kemudian bunganya tinggi. Ini karena masyarakat kita menghadapi biaya hidup yang semakin komplek, yang semakin banyak. Sementara, social welfare yang dijanjikan belum bisa dilaksanakan, karena sistem kapitalisme itu sedang beroperasi di negara yang berdasarkan Pancasila dan UU," tegasnya.
Dan ia pun mendorong agar anggota parlemen pun turut berpartisipasi dalam pembenahan masalah ekonomi ini. Ia menegaskan bahwa PR besar ekonomi ini harus diselesaikan secara bersama oleh semua komponen negara.
"Mari kita bersama-sama dukung Presiden yang punya komitmen, jangan biarkan beliau sendirian. Don't let him work alone. Parlemen harus mengeluarkan undang-undang, untuk mendukung Presiden, yang saat ini on the right track. Saya optimis dengan melawan para korporatisme baik itu yang berambut hitam, maupun berambut coklat, maupun yang belang-belang," pungkasnya.
Laporan: Vito Zabdiel



Posting Komentar