Soal Penanganan Karhutla, WALHI Kalteng Kritik Pejabat Hingga Presiden

DirEks WALHI Kalteng Janang Firman Palanungkai

AKURATNEWS.ID, RIAU - Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Tengah (Kalteng), Janang Firman Palanungkai mengkritik langkah pemerintah dalam melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terjadi di beberapa wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan Tengah.

Ia menilai apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui pejab-pejabat terkaitnya dan Presiden Prabwo Subianto tidak memberikan kepastian penanganan karhutla ini dilakukan secara baik dan terukur.

"Beberapa waktu yang lalu ada Menteri Kehutanan yang berkunjung ke Kalteng. Dengan segala gimmicknya gitu, kemudian menyemprot-nyemprot api, biasanya begitu. Kalimantan Tengah hari ini banyak kunjungan, yang menurut kami ini perlu dikritik. Karena buat apa banyak kunjungan menteri tapi tidak memberikan solusi yang bagus dan tepat," kata Janang saat konferensi pers WALHI di Riau, Selasa 25 Agutus 2026.

Ia mengumpamakan, jika anggaran kunjungan para pejabat dialokasikan untuk pemadaman kebakaran.

"Bandingkan biaya yang cukup besar setiap kali berangkat, berapa biayanya. Kalau dialokasikan ke penanganan, tentu bisa memberikan dampak signifikan," ujarnya.

Janang pun mengkritik pernyataan Menteri Lingkungan Hidup, yang menyampaikan bahwa tidak ada karhutla di kawasan konsesi.

"Temuan kami, titik hotspotnya cukup tinggi di beberapa konsesi," tegasnya.

Selain itu, ia juga mengkritik pernyataan lainnya dari Menteri Lingkungan Hidup, yang menyampaikan bahwa di beberapa daerah ada regulasi peraturan daerah yang mengakomodir pembakaran hutan dan lahan.

"Di Kalteng itu ada Perda 1 tahun 2020 tentang pengendalian kebakaran hutan dan lahan. Memang betul disitu mengakomodir pembakaran tapi dengan metode ladang tradisional. Dan batasnya itu pun 2 hektare. Harus non-gambut," kata Janang lebih lanjut.

Dan yang terakhir, ia mempertanyakan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang disampaikan dalam salah satu kunjungannya ke Kalimantan Tengah. Presiden menyatakan akan memobilisasi tentara dan beberapa alat pemadam untuk melakukan pemadaman masif.

"Tapi kita tidak tahu apakah ini kemudian bisa memadamkan api secara masif atau tidak. Dan, pernyataan tersebut hanya fokus pada konteks memadamkan. Tapi tidak pernah berbicara soal bagaimana persoalan dibalik kebakaran itu sendiri," tegasnya.

Ia menyebut, para ahli yang berdiri di belakangan Presiden, seharusnya lebih banyak belajar dan mencermati data, karena karhutla Kalteng telah terjadi sejak 2015, 2019, 2023 yang terbesar, dan saat ini tahun 2026.

"Banyak belajar tentang kesalahan. Kalau kita masih mengulangi kesalahan artinya saya tidak tahu menyebutnya sebagai apa," ucapnya.

Ia menyampaikan, berdasarkan identifikasi dan catatan WALHI, di Kalteng, sejak Juni sampai Agustus 2026, ada sekitar 32.796 hot spot yang didokumentasikan.

"Karena dia variatif, lonjakan itu terjadi mulai di bulan Juli. Juni itu masih belum terjadi signifikan Karena memang masih ada hujan. Ketika bulan Juli menuju Agustus, puncaknya di bulan Juli. Hanya berselang beberapa hari saja, di beberapa area itu lonjakannya cukup tinggi," ungkapnya.

Saat ini, lanjutnya, Kota Palangkaraya sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Tengah itu berasap dan terkepung kebakaran. Tercatat ada enam kabupaten yang menjadi titik rawan, yakni Kabupaten Kota Waringin Timur, Kabupaten Kapuas, Kota Palangkaraya, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Katingan dan Kabupaten Seruyan.

"Dari enam wilayah ini, secara situasi geografi, rata-rata banyak di area lahan gambut, jadi rentan terhadap kebakaran dan lahan. Karena banyaknya kerusakan lahan gambut, yang berdasarkan identifikasi kami, akibaat aktivitas korporasi di lahan gambut. Baik di gambut lindung maupun gambut budi daya," pungkasnya.