Apresiasi Kunjungan Presiden, Akom XII H. Jalal, Imbau Karhutla Tak Terulang

Ilustrasi Anggota Komisi XII H. Jalal Abdul Nasir memberikan apresiasinya kepada Presiden Prabowo atas kunjungannya di wilayah Karhutla/Foto. Gemini/akuratnews.id

AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Angota Komisi XII DPR RI, Fraksi PKS, H. Jalal Abdul Nasir mengapresiasi kunjungan Presiden Prabowo Subianto serta para menterinya, dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di seluruh wilayah Indonesia, khususnya Kalimantan. Namun, ia menyatakan, masalah karhutla tak bisa diselesaikan hanya dengan penanganan paska kebakaran. 

"Yang harus dilakukan adalah pencegahan karhutla secara terukur. Karena BMKG memprediksi El Nino masih sampai 2027. Artinya, setelah musim kemarau ini, pemerintah punya PR besar dalam memastikan karhutla ini tidak terjadi lagi, walaupun ada El Nino. Jadi bukan hanya api padam lalu selesai," kata H. Jalal pada Kedai Pena, Rabu 26 Agustus 2026. 

Ia menyampaikan, salah satu masalah yang muncul pada penanganan karhutla adalah kurangnya suplai air untuk pemadaman dan pendinginan. 

"Untuk mengatasi ini, saya mendorong pemerintah untuk membuat program 10.000 Titik Air Karhutla 2027-2030 di kawasan rawan karhutla. Contohnya, di Kalimantan, dibangun embung, sumur bor, kanal blocking, pompa dan reservoir air berdasarkan peta risiko. Jadi ketika kebakaran muncul, air tidak perlu dicari dari jauh. Air sudah tersedia di dekat lokasi. Ini akan jauh lebih murah dibandingkan terus menerus melakukan operasi udara ketika kebakaran sudah meluas," ujarnya. 

Langkah berikutnya, pemerintah harus memberdayakan desa dan masyarakat lokal sebagai sensor pertama. 

"Bisa disusun program 1 Desa 1 Tim Siaga Karhutla. Pemerintah membentuk 10-20 personel per Desa. Lalu dipersiapkan fasilitasnya, seperti pompa, selang, drone sederhana, alat komunikasi hingga APD. Reservoir air pun sudah tersedia di desa tersebut. Lalu berikan insentif berbasis kinerja. Desa yang berhasil menjaga wilayahnya bebas kebakaran akan mendapat tambahan insentif lingkungan. Ini akan mengubah masyarakat dari 'penonton kebakaran' menjadi 'penjaga hutan/gambut'," ungkapnya. 

Dengan menjadikan desa sebagai sensor pertama, maka early warning harus sampai juga ke desa. Ia menegaskan, BMKG memiliki peran yang sangat penting karena bisa menyajikan data akurat. Dan pemerintah harus bisa memanfaatkan teknologi untuk memprediksi titik api. 

"Kalau saya melihat, yang perlu diubah adalah cara menerjemahkan data menjadi keputusan. Contoh, ada pernyataan dalam 5 hari ke depan, Kecamatan X memiliki risiko karhutla ekstrem. Artinya secara otomatis BNPB, TNI/Polri, Manggala Agni, pemda hingga desa langsung masuk status siaga. Bukan menunggu muncul berita asap," kata H. Jalal lebih lanjut. 

Sebagai ujungnya, ia mendorong pemerintah untuk berani melakukan penindakan tegas jika ditemukan tindakan yang melanggar hukum. 

"Pelaku individu ditindak, tetapi perusahaan/korporasi juga harus diperiksa secara serius. Harus ada evaluasi kepemilikan konsesi, pencegahan, pembuatan kanal, sarana pemadaman, response time karhutla, dan pengulangan kasus karhutla. Kalau perlu, pemerintah buat "Karhutla Corporate Risk Rating" dengan 3 rating, risiko rendah, risiko sedang, dan risiko tinggi. Perusahaan yang berulang kali mengalami kebakaran harus mendapat pengawasan dan kewajiban pemulihan yang jauh lebih ketat," pungkasnya. 

Laporan: Aan