Ketika IKN Membelah Pandangan

Menteri Negara BUMN Periode 2011-2014, Dahlan Iskan/Foto. ChatGPT/akuratnews.id

AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai telah membelah pemikiran masyarakat Indonesia. Terbelah dalam arti, IKN sudah menjadi kenyataan. Istana sudah terbangun, juga istana Wapres, dan beberapa Kementerian Koordinator juga sudah terbangun, ada lima Kemenko. Bandara VVIP yang terbesar di seluruh Kalimantan juga sudah dibangun, hal tersebut disampaikan oleh Menteri Negara BUMN Periode 2011-2014, Dahlan Iskan, dalam Seminar Publick secara hybrid dengan tema, “Manajemen Krisis di Tengah ketidakpastian Global,” Selasa (5/5/26).

“Itu artinya, semuanya menghabiskan beberapa ratus triliun rupiah untuk membangun semua itu. Tapi yang menjadi pikiran kita adalah Mau diapakan semua bangunan itu? Karena jelas-jelas mau ditempati, ya belum bisa. Tapi kalau ditelantarkan juga uang yang sudah terpakai sekian banyak itu pertanggungan jawab ilmiahnya bagaimana?,” ujar Dahlan.

Lebih jauh, Dahlan menegaskan pertanyaannya, tidak usah dahulu pertanggungjawaban politik atau hukum, tapi bagaimana pertanggungjawaban ilmiahnya?

“Nah, itu betul betul merupakan salah satu yang buruk dari yang ada. Itu adalah prinsip yang disebut ICOR. Yakni ada prinsip investasi dalam ekonomi setiap satu rupiah yang dikeluarkan harus menghasilkan berapa rupiah. Itu prinsip ICOR yang ternyata kita buruk sekali. Kita mengeluarkan sekian ratus triliun di IKN, kita dapat apa? Akan dapat apa? Belum dapat apa apa,” ungkapnya.

“Semua itu, jelas tidak ilmiah sama sekali. Lalu bandar IKN, kalau dari bandara Sepinggan Kaltim ke IKN cukup 3 menit saja sudah sampai. Naik mobil 45 menit sampai. Yang jadi pertanyaan, kenapa bandara VVIP IKN itu dibangun sekarang? Meskipun ngotot harus dibangun menurut prinsip ekonomi, ya jangan sekarang. Karena, ICOR kita kacau dan itu mau diapakan,” lanjutnya.

Dahlan mengungkapkan, jika masalah seperti IKN telah ada contohnya. Dia mencotohkan seperti Bandara Kertajati, kerta laying di Palembang, yang nasibnya sama dengan IKN.

“Kita terlalu banyak yang seperti IKN itu. Contoh lain Bandara Kertajati, juga sama. Tidak menjawab berapa triliun menghasilkan berapa?  Kita tahu kereta layang di Palembang, berapa triliun tidak dipakai. Juga Bandara baru di Kediri. 30 triliun sampai sekarang tidak dipakai. Terlalu banyak yang seperti itu. Jadi kita kalau tidak maju memang pantas,” tegasnya.

Saat ditanya terkait diberikan wewenang, Dahlan menjelaskan, akan merubah fungsi bandara-bandara tersebut yang dinilainya akan lebih bermanfaat dan bernilai ekonomis.

“Kalau saya, bandaranya sendiri akan saya jadikan bandara militer. Tidak bandara umum, supaya tetap ada gunanya. Pangkalan udara di Madiun atau di Halim Perdanakusumah, pindah ke sana (IKN). Di Halim itu ada nilai ekonominya. Katakanlah biaya bangun bandara di sana tercukupi dari nilai ekonomi baru di Halim. Atau, Pangkalan Udara Iswahyudi Madiun pindah ke sana. Nilai ekonomi bandara Iswahyudi sudah tercukupi,” jawabnya.

“Sementara kita tak perlu merasa kehilangan apa-apa. Kecuali Iswahyudi ditutup tapi tak ada gantinya. Dengan demikian bandara baru Kediri bisa beroperasi. Tak ada lagi alasan bandara Kediri akan mengganggu bandara militer Iswahyudi. Itu cara memperbaiki ICOR. Sementara untuk bandara kertajati mau diapakan, itu belum ketemu. Tetapi hal yang lain harus ditemukan caranya, dari semua yang sudah dibangun tapi belum bisa dimanfaatkan,” papar Dahlan.