Ketika IKN Masuk dalam Pembahasan Manajemen Krisis

Oleh: Rektor Paramadina, Prof. Didik Junaidi Rachbini, M.Sc., Ph.D.

Diskusi tentang manajemen kriris masuk ke masalah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang dinilai menjadi beban pemborosan anggaran negara dan akan sia-sia pajak rakyat yang diinvestasikan secara sembrono dengan keputusan politik yang salah kaprah. 

Kritik yang luar biasa terhadap keputusan politik ini sudah diberikan oleh para ahli, para intelektual, perguruan tinggi dan masyarakat umum, bahwa proyek dengan dana besar tersebut tidak layak, tergesa-gesa dan ngawur. 

Tetapi pimpinan yang bebal terus menjalankannya seolah-olah kritik tersebut seperti anjing menggonggong dan kafilah berlalu. Bukti tidak layak tersebut, pemerintah baru pun enggan untuk mempersiapkan IKN sebagai ibu kota meskipun sudah ditetapkan secara formal.

Bagaimana menyelamatkan aset negara yang potensial dan bahkan sudah bertahun-tahun mangkrak? 

Cara yang harus dipikirkan agar tidak menjadi beban jika ASN tidak bisa pindah segera, maka dicari alternatif untuk membangun komunitas baru di lokasi ini. Harus ada insiatif cepat dan kebijakan yang segera agar menciptakan pertambahan populasi, yang bisa menghidupkan ekonomi lokal. Cara inilah yang penting dilakukan agar IKN hidup dan sekaligus menciptakan dengan cepat populasi baru (critical mass).

Cara mengatasi agar IKN  tidak mangkrak bisa dilakukan dengan pembangunan kegiatan pendidikan tinggi di lokasi tersebut dengan memanfaatkan gedung-gedung yang sudah jadi tapi mangkrak.  Presiden bisa memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi agar setidaknya 10  kampus-kampus besar  (UI, IPB, ITB, UGM, Unair, UB dan lainnya) secara serempak membuka kelas jauh atau sebagai kampus kedua. 

Kegiatan pendidikan dilaksanakan dengan segera di Gedung-gedung IKN tetapi pada saat yang sama menyiapkan lokasi-lokasi kuhsus dengan segenap fasilitasp-fasilitasnya. Masing-masing kampus menerima  5 ribu  mahasiswa sehingga setiap tahun ada 50 ribu populasi. Dalam 4 tahun akan ada 200 ribu populasi baru di IKN.  

Kampus-kamnpus besar tersebut setiap tahun sangat berlebihan  menerima sangat banyak mahasiswa. Penerimaan mahasiswa baru di kampus negeri berkisar antara 15 ribu sampai 25 ribu orang.  

Selama 3-4 tahun terakhir ini jumlah mahasiswa di kampus-kamnpus negeri PTN bertambah dari 2,9 juta mahasiswa menjadi 4,5 juta mahasiswa. Jika 200 ribu pindah ke IKN selama 3-4 tahun, maka populasi baru ini akan menghindari IKN mangkrak. Jadi ada kehidupan di sana dan kalau mau, presiden Prabowo tinggal perintahkan saja IKN tidak jadi mangkrak.

Aset besar di IKN harus diselamatkan dengan ide-ide dan pemikiran yang out of the box. Dengan cara ini populasi baru tersebut menghidupkan ekonomi lokal tidak hanya 200 ribu orang tersebut tetapi dampaknya terhadap kesempatan kerja baru akan lebih besar lagi.

Kebijakan dan program seperti ini jelas murah sekali biayanya dibanding dengan membuat proyek transmigrasi misalnya, yang belum tentu mewnghidupkan ekonomi lokal secara langsung.  Sudah jelas program ini dapat meningkatkan utilisasi aset dan menyelamatkan IKN menjadi proyek mangkrak seperti ibu kotga baru di berbagai belahan dunia.

Kebijakan kampus baru PTN di IKN langsung menciptakanmultiplier effek karena akan menambah kegiatan ekonomi pangan, kuliner dan berbagai jasa yang menyertainya. Tambahan lain adalah ekonomi student housing, asrama dan sejenisnya termasuk transportasi.  Karena di situ suda terbentuk brain pooling, maka dengan gampang ekosistem diperluas menjadi pusat riset digital seperti di Amerika.  Swasta bisa diajak untuk ekosistem riset & industri, pusat hub inovasi, mungkin industri hijau.