Ketegangan Geopolitik Timur Tengah? Ini Kata Anggota Komisi XII DPR RI

Anggota Komisi XII DPR RI, Fraksi PKS, H. Jalal Abdul Nasir dengan Background ilustrasi ketegangan Geopolitik di Timur Tengah/Foto. Ilustrasi AI/AKURATNEWS.id

AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Ketegangan geopolitik di Timur Tengah, termasuk dinamika politik di Iran yang melibatkan figur sentral seperti Ali Khamenei, bukan sekadar isu regional. Bagi Indonesia, ini adalah isu strategis yang berdampak langsung pada ketahanan energi, stabilitas fiskal, dan daya beli rakyat.

Anggota Komisi XII DPR RI, Fraksi PKS, H. Jalal Abdul Nasir menegaskan bahwa situasi ini harus direspons dengan pendekatan berbasis data, bukan sekadar asumsi.

"Indonesia saat ini mengonsumsi sekitar 1,5–1,6 juta barel minyak per hari, sementara produksi domestik berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Artinya, lebih dari 60 persen kebutuhan minyak nasional dipenuhi melalui impor—baik dalam bentuk crude maupun BBM jadi," kata H. Jalal pada dikutip, Senin (2/3/2026).

Ia mengungkapkan, gangguan distribusi global, terutama melalui jalur strategis seperti Selat Hormuz, yang dilalui sekitar 20–30 persen perdagangan minyak dunia, akan langsung mendorong harga minyak internasional naik.

"Setiap kenaikan USD10 per barel berpotensi meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi triliunan rupiah, menekan defisit fiskal, dan memicu tekanan inflasi domestik. Ini bukan spekulasi, melainkan pola yang berulang setiap kali terjadi eskalasi di kawasan Teluk," ujarnya.

Oleh karena itu, ia mengingatkan pemerintah untuk mengantisipasi dampak sangat mungkin terjadi pada APBN dan stabilitas makro.

"Dalam struktur APBN, energi masih menjadi komponen sensitif. Ketika harga ICP (Indonesian Crude Price) melampaui asumsi dasar, ruang fiskal menyempit," ujarnya lagi.

Selain itu, lanjutnya, volatilitas global mendorong capital outflow dari pasar negara berkembang. Stabilitas nilai tukar rupiah sangat dipengaruhi sentimen global. 

"Dalam situasi ini, koordinasi dengan Bank Indonesia menjadi krusial untuk menjaga inflasi tetap dalam target," tegas H. Jalal.

Ia mengingatkan, bahwa inflasi energi akan berdampak pada biaya logistik, harga pangan, tarif transportasi, dan biaya produksi industri.

"Jika tidak diantisipasi, daya beli masyarakat akan tergerus," tegasnya lagi.

Namun, ia melihat kejadian ini bisa menjadi momentum pembenahan struktural dalam bidang energi. Indonesia, lanjutnya, perlu mempercepat Peningkatan lifting migas nasional, melalui penyederhanaan perizinan dan kepastian investasi; Penguatan cadangan energi strategis, agar tidak rentan terhadap shock jangka pendek; Diversifikasi energi, termasuk percepatan EBT untuk mengurangi eksposur terhadap volatilitas minyak; dan Efisiensi subsidi, agar lebih tepat sasaran dan tidak membebani APBN secara berlebihan.

"Ketahanan energi bukan sekadar soal pasokan, tetapi juga soal tata kelola dan keberlanjutan. Ketahanan energi adalah ketahanan nasional," kata H. Jalal.

Ia mengungkapkan bahwa Komisi XII DPR RI telah menegaskan bahwa stabilitas energi adalah fondasi stabilitas ekonomi dan sosial. Ketika energi terguncang, inflasi naik, pertumbuhan melambat, dan kesejahteraan rakyat terancam.

"Karena itu, pemerintah harus mengambil langkah antisipatif berbasis data dan proyeksi risiko. Kita tidak boleh reaktif, tetapi harus strategis. Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian, Indonesia harus memperkuat kedaulatan energi sebagai bagian dari kedaulatan ekonomi nasional," pungkasnya