Notification

×

Iklan

Iklan

Infrastruktur Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, KPBU dan RCE Jadi Wadah Timbulnya Ide

Rabu, 18 Desember 2024 | 21:52 WIB Last Updated 2024-12-18T14:54:32Z

Infrastruktur Mendorong Pertumbuhan Ekonomi, KBBU dan RSE Jadi Wadah Timbulnya Ide
Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan infrastruktur, DJPPR Kementerian Keuangan Taruna Anugerah, saat memamaparkan program DJPPR dalam diskusi bertajuk  "Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Ekonomi 8 Persen"/ Foto. Noorwan/akuratnews.id


AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Pemerintahan Prabowo-Gibran menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 8%, jauh di atas angka saat ini yang berada di kisaran 5%. Sektor infrastruktur disebut-sebut menjadi pendorong capaian target tersebut, yang mana dengan penyediaan infrastruktur yang akan digunakan oleh masyarakat mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.

 

“Sebetulnya kalau implementasinya penyediaan infrastruktur kepada masyarakat itu memang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi. Bagaimana sektor-sektor meningkatkan mobilitas barang, orang, yang harapannya bisa menurunkan biaya logistik. Misalnya untuk meningkatkan growth, di samping  pasti ada penambahan tenaga kerja dalam proyek-proyek infrastruktur juga, cukup akan memberikan kontribuasi atas pertumbuhan ekonomi,” ujar Kepala Subdirektorat Peraturan dan Pengembangan Kebijakan Pembiayaan infrastruktur, DJPPR Kementerian Keuangan Taruna Anugerah, di sela-sela diskusi bertajuk  "Creative Financing, Jurus Jitu Infrastruktur Menembus Ekonomi 8 Persen", Rabu (18/12/2024).

 

Terkait pembangunan infrastruktur di daerah, Taruna menjelaskan, skema KPBU (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha) atau Public Private Partnerships (PPP), dalam wadah ini ada proses diskusi yang akan muncul ide-ide dalam rangka pembangunan infrastruktur di daerah.

 

“Dengan daerah kami memiliki kantor bersama KPBU, disana kaitannya dengan Kementerian Dalam Negeri. Dan itu yang kemudian dalam proses-proses diskusinya ada ide-ide pembangunan infrastruktu. Bagaimana meningkatkan peran pembangunan infrastruktur daerah itu bisa kita diskusikan di kantor bersama,” jelasnya.

 

Taruna melanjutkan, DJPPR bersama dengan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PT PII) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), ditugaskan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk mendukung pembiayaan infrastruktur daerah.

 

“Mereka punya data informasi dan mempunyai komunikasi dengan daerah. Kami juga mempunyai Regional Chief Economist (RCE), itu juga suatu wadah bagi kami Kemenkeu dengan pemda yang diwakili dengan kanwil-kanwil, seperti DJPPR, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN), untuk mengidentifikasi ide-ide dan kendala apa yang bisa dibantu kementerian keuangan. Sehingga tujuan pembangunan infrastruktur daerah itu bisa lebih terkoordinasi dengan baik,” ungkapnya.

 

“Kalau kantor bersama lebih kepada KPBU itu. Untuk RCE bisa menampung bukan hanya KPBU, tetapi seluruh permasalahan dan ide-ide yang bisa meningkatkan pembiayaan atau pembangunan di daerah itu bisa dikomunikasikan di RCE,” lanjutnya.

 

Lebih jauh tentang RCEm Taruna memaparkan, wadah ini telah berjalan dan dinilai cukup efektif keberadaannya dalam rangka menopang ide-ide dan komunikasi bersama dengan pemerintah daerah.

 

“Jadi mereka (RCE) menjembatani kebutuhan pemerintah daerah dengan pusat khususnya kami di Kemeneterian Keuangan. Apa saja yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah, itu yang kemudian kami coba untuk mengkoordinasikan kembali dengan Pemda. Katakanlah mereka salah satu pemda ada ide. Beberapa ide proyek infrastruktur yang ingin di KPBU kan, mereka butuh mensosialisasikan terkait KPBU misalnya. Nah kawan-kawan dari RCE itu kontak kepada kami yang kemudian kami lakukan, katakannlah kebutuhan sosialisasinya,” paparnya.

 

Taruna juga menyebut, bahwa pembiayaan kreatif mutlak diperlukan untuk membiaya berbagai program infrastruktur di Tanah Air.

 

“Dana pemerintah yang biayai infrastruktur cuma 37 persen. Ada gap dan harus diisi dari swasta dan BUMN. Bagaimana cara swasta berpartisipasi? Mereka itu profit oriented. Kebijakan dan insentif fiskal dan create pembiayaan kreatif jadi tantangan di sini. Secara global pembiayaan kreatif sudah berkembang dan pembiayaan jenis ini yang akan kita dorong dengan dukungan pemerintah,” bebernya.

 

Dia kemudian memotret skema pembiayaan kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yang menurutnya sukses diimplementasikan. Sejauh ini sudah ada 36 proyek yang menggunakan skema itu dengan total nilai mencapai Rp316 triliun.

 

“Yang membedakan KPBU dan pengadaan biasa adalah di KPBU tingkat layanan ke publik yang diperjanjikan sehingga merangsang kreatifitas dan efektifitas layanan. Misalkan di proyek air, volume dan kualitas air itu yang diperjanjikan,” terangnya.  

 

 

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Peneliti  Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ariyo Irhamna, menyakini bahwa pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak dapat dilepaskan dari pembangunan infrastruktur. Berkaca pada pengalaman sebelumnya, tekanan yang besar untuk mewujudkan infrastruktur yang prima, terkadang melahirkan kegagalan koordinasi.

 

“Rata-rata outcome-nya tidak optimal,” ujarnya.

 

Dia kemudian memberikan beberapa rekomendasi yakni pelaksanaan studi kelaikan atau feasibility study harus diperkuat komprehensif. Studi itu menurutnya harus disertai juga dengan kajian yang bertalian dengan perubahan iklim, serta lingkungan hidup.

 

Hal ini diperlukan karena investor serta lembaga pembiayaan saat ini sangat memperhatikan isu-isu tersebut sebelum memutuskan untuk turut serta dalam pembiayaan sebuah proyek infrastruktur.

 

Selain itu, lanjutnya, perlu semakin digalakan pengurusan izin secara digital, terutama oleh pemerintah daerah. Tidah hanya itu, skema kerja sama pemerintah dan swasta atau public private partnership pun harus diperkuat lagi.

 

Dia juga menyoroti tentang penyiapan areal komersial dari suatu proyek infrastruktur, mesti dilakukan sejak tahap perencanaan. Penyusunan areal ini, menurutnya, perlu melibatkan pihak swasta sejak awal. Dengan adanya penyusunan areal tersebut sejak semula, pihak swasta bisa memperhitungkan nilai keuntungan yang bakal diperoleh jika turut membiayai infrastruktur itu.