Pimpinan Komisi V Minta Kemenhub Kawal Ketat Perpres Perlindungan Ojol
AKURATNEWS.ID, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi V DPR RI dari
Fraksi Partai Gerindra, Andi Iwan Darmawan Aras, menyambut baik terbitnya
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Ekosistem
Transportasi Berbasis Platform Digital. Menurutnya, kebijakan tersebut menjadi
kabar baik bagi para pengemudi transportasi online.
Ia menilai, terbitnya Perpres tersebut menjadi bukti bahwa
pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mampu mendengar aspirasi sekaligus
menjawab harapan para pengemudi online yang selama ini memperjuangkan
kesejahteraan dan perlindungan hak mereka.
“Yang paling pokok dari Perpres No. 27 Tahun 2026 ini adalah
biaya layanan atau potongan platform untuk layanan angkutan online ditetapkan
paling tinggi 8 persen, yang sebelumnya mencapai 15–20 persen,” kata Andi
kepada wartawan, Senin, 12 Oktober 2026.
Lebih jauh, Ketua DPD Partai Gerindra Sulawesi Selatan
(Sulsel) itu menegaskan, kehadiran Perpres tersebut patut disyukuri karena
dinilai berpihak kepada para pengemudi ojek online (ojol).
“Perpres ini patut kita syukuri karena sangat berpihak
kepada teman-teman pengemudi ojol,” ujarnya.
Lebih lanjut, Andi meminta Kementerian Perhubungan
(Kemenhub) selaku regulator di sektor transportasi untuk mengawal pelaksanaan
Perpres tersebut agar berjalan sesuai ketentuan.
Menurutnya, pengawasan diperlukan untuk memastikan pemenuhan
hak-hak jaminan sosial pengemudi serta penerapan batas maksimal potongan
platform sebesar 8 persen benar-benar terlaksana di lapangan.
Ia juga mendesak Kemenhub agar tidak ragu menjatuhkan sanksi
tegas kepada operator transportasi online yang tidak mematuhi ketentuan dalam
Perpres Nomor 27 Tahun 2026.
“Tentu (harus ada sanksi tegas),” pungkasnya.



Posting Komentar