Bambang Purwanto Soroti Maraknya Pemadaman Listrik Bergilir di Sejumlah Wilayah

Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto/Foto. ChatGPT/akuratnews.id

AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto, menyoroti maraknya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah, seperti Palangka Raya dan Pangkalan Bun. Menurutnya, kondisi tersebut sangat merugikan masyarakat, khususnya para pelaku usaha yang aktivitasnya bergantung pada pasokan listrik.

Bambang mengatakan, dalam kehidupan modern, listrik telah menjadi kebutuhan yang sangat vital. Hampir seluruh sektor kehidupan, mulai dari komunikasi, kegiatan rumah tangga, hingga dunia usaha, bergantung pada ketersediaan energi listrik.

“Listrik saat ini menjadi tulang punggung kehidupan masyarakat. Berbagai sektor, mulai dari pertanian, peternakan, UMKM, hingga industri, sangat bergantung pada pasokan listrik yang stabil. Karena itu, pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas,” ujarnya.

Ia menilai, karena penyediaan listrik dikuasai negara melalui PT PLN (Persero), perusahaan tersebut memiliki tanggung jawab besar untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Menurut Bambang, selama ini PLN menerapkan sanksi tegas kepada pelanggan yang terlambat membayar tagihan, bahkan pemutusan aliran listrik dapat dilakukan untuk menegakkan kedisiplinan pelanggan. Namun, ketegasan tersebut seharusnya diimbangi dengan kualitas pelayanan yang baik.

“Jangan sampai pelanggan dituntut disiplin membayar, tetapi di sisi lain masyarakat justru sering mengalami pemadaman listrik secara tiba-tiba maupun pemadaman bergilir,” katanya.

Ia mengungkapkan, dalam beberapa waktu terakhir, pemadaman bergilir terjadi hampir setiap hari. Di Palangka Raya, pemadaman disebut berlangsung hingga sekitar enam jam, sementara di Pangkalan Bun mencapai sekitar tiga jam.

Kondisi tersebut, lanjut Bambang, berdampak langsung terhadap produktivitas masyarakat dan dunia usaha. Para pelaku UMKM, sektor pertanian, peternakan, hingga industri produksi mengalami kerugian akibat terhentinya aktivitas yang bergantung pada listrik.

“Pemadaman seperti ini jelas merugikan para pelaku usaha, baik skala kecil maupun besar. Padahal mereka sudah memenuhi kewajibannya sebagai pelanggan dengan membayar tagihan listrik tepat waktu,” tegasnya.

Bambang juga menilai, apabila pemadaman disebabkan oleh persoalan pasokan batu bara atau kendala internal lainnya, maka hal tersebut merupakan tanggung jawab manajemen PLN dan tidak seharusnya dibebankan kepada masyarakat sebagai pelanggan.

“Kalau memang ada persoalan pasokan batu bara atau masalah pengelolaan, itu merupakan urusan internal PLN. Masyarakat tidak seharusnya menanggung dampaknya. Manajemen harus mampu mengantisipasi persoalan tersebut agar pelayanan kepada masyarakat tetap terjaga,” ujarnya.

Ia berharap PLN segera melakukan pembenahan agar pemadaman listrik tidak terus berulang karena kondisi tersebut berpotensi menghambat aktivitas ekonomi dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik.