Akom XII Fraksi PKS, H. Jalal: Ada Potensi Gangguan Kesehatan Masyarakat Akibat Polusi Debu dan Ceceran Beton

Anggota Komisi XII DPR RI, Fraksi PKS, H. Jalal Abdul Nasir/Foto. Ist/akuratnews.id

AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Anggota Komisi XII DPR RI, Fraksi PKS, H. Jalal Abdul Nasir mengimbau kepada seluruh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) baik provinsi maupun kabupaten/kota, untuk meningkatkan pengawasan dan menindak tegas pelaku usaha produksi beton siap pakai atau batching plant yang mengakibatkan pencemaran lingkungan.

Ia menyatakan setiap batching plant harus mengantongi perizinan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), hingga Analisis Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin).

"Ada potensi gangguan kesehatan masyarakat akibat polusi debu dan ceceran beton yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Limbah cair dari fasilitas berpotensi mencemari tanah dan air sumut. Aktivitas fasilitas pun berpotensi mengurangi kenyamanan warga sekitar akibat bising mesin pabrik," kata H. Jalal pada Kedai Pena, Rabu 12 Agustus 2026.

Sosok legislator yang mewakili Dapil Jawa Barat VII menyampaikan hal ini, untuk merespon protes warga Cikarang Pusat atas aktivitas batching plant.

"Pekan lalu, sudah dapat laporan juga dari anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Bekasi," ungkapnya.

H. Jalal menegaskan, bahwa proses pembangungan, termasuk para pelaku usaha batching plant, berkomitmen dan konsisten dalam menjalankan praktik ESG dalam menjalankan bidang usahanya.

"Kita tidak hanya berbicara tentang menekan dampak negatif pada lingkungan sekitar lokasi usaha. Tapi dengan mempraktikan ESG, bisnis usaha akan berkelanjutan dan bisa meraih kepercayaan investor," ujarnya.

Ia berharap, semua permasalahan lingkungan dapat diselesaikan, ditindak tegas, dan dibina oleh setiap DLH.

"Saya berharap, DLH bisa memantau dan membina para pelaku usaha. Semua usaha ya, tidak terkecuali. Untuk kasus Cikarang, ya para pelaku usaha batching plant. Intinya, kita tetap mendorong pertumbuhan ekonomi, aktivitas ekonomi, tapi bukan berarti lingkungan dan masyarakat harus dikorbankan," pungkasnya.