Wakil Ketua Komisi I Anton Sukartono Afresiasi Finalisasi Draf Perjanjian Damai AS-Iran

Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto, saat memberikan keterangan terkait finalisasi draft perjanjian damai AS-Iran/Foto. ChatGPT/akuratnews.id

AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Fraksi Demokrat, Anton Sukartono Suratto mengapresiasi finalisasi draf perjanjian damai antara Amerika Serikat (AS) dan Iran. Ia menyatakan perkembangan ini akan berpotensi membawa dampak positif keamanan global dan perekonomian dunia.

"Saya memandang setiap perkembangan yang mengarah pada perdamaian antara Amerika Serikat dan Iran merupakan kabar positif bagi stabilitas kawasan, keamanan global, serta perekonomian dunia," kata Anton pada awak media, dikutip Minggu 14 Juni 2026.

Namun, ia menegaskan bahwa dunia internasional masih perlu menunggu kepastian dan implementasi nyata dari kesepakatan tersebut, karena masih ada berbagai isu strategis dalam proses negosiasi yang belum sepenuhnya tuntas.

"Indikasi bahwa kedua negara semakin dekat pada titik temu patut diapresiasi, tetapi pengalaman menunjukkan bahwa proses perdamaian sering kali menghadapi berbagai dinamika dan tantangan," ujarnya.

Anton pun menyampaikan, perkembangan ini tak boleh dianggap sebaai akhir dari rangkaian diplomasi yang berlangsung, yang tak bisa selesai hanya dalam satu pertemuan.

"Dari sudut pandang Indonesia, salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah dampak kesepakatan tersebut terhadap stabilitas ekonomi global, terutama terkait harga minyak mentah dan rantai pasok energi dunia," ujarnya lagi.

Ia menyebut, kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz memiliki posisi yang sangat strategis dalam perdagangan energi internasional. Karena itu, setiap perkembangan hubungan antara AS dan Iran akan berpengaruh terhadap dinamika ekonomi global.

"Oleh karena itu, sembari berharap tercapainya perdamaian yang berkelanjutan dan memberikan kepastian bagi dunia internasional, Indonesia harus tetap mampu menjawab ketidakpastian yang masih berlangsung dengan memperkuat ketahanan domestik, menjaga stabilitas ekonomi nasional, memperkuat ketahanan energi, serta meningkatkan kesiapsiagaan terhadap berbagai risiko geopolitik global," kata Anton.

Sebagai pimpinan Komisi I DPR yang menjadi mitra kerja Kementerian Luar Negeri, Anton menegaskan dukungannya terhadap langkah diplomasi Indonesia yang mengedepankan dialog dan kerja sama internasional.

"Dalam setiap penyelesaian konflik, Indonesia akan selalu mendukung opsi-opsi perdamaian melalui dialog dan diplomasi, karena perdamaian yang ideal adalah perdamaian yang menghormati kedaulatan para pihak, menciptakan stabilitas kawasan, dan memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat dunia," ungkapnya.

Meski optimistis terhadap peluang perdamaian, Anton mengingatkan agar semua pihak tetap mencermati perkembangan ke depan atas indikasi pengabaian resoulusi damai.

"Sudah menjadi rahasia umum bahwa Amerika Serikat sering kali mangkir dari resolusi damai, misalnya seperti langkah Amerika yang memveto resolusi damai Dewan Keamanan PBB yang terkait dengan konflik di Palestina dan Timur Tengah," ungkapnya lagi.

Karena itu, Anton meminta Indonesia tetap bersiap menghadapi berbagai kemungkinan, termasuk apabila rencana perdamaian antara AS dan Iran pada akhirnya tidak terwujud.

"Sehingga, kita harus tetap bersiap atas segala kemungkinan apabila perdamaian ini batal tercapai," pungkasnya.

Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan bahwa usulan memorandum kesepahaman antara Iran dan Amerika Serikat (AS) akan secara resmi mengakhiri konflik di semua front, termasuk Lebanon. Iran sekaligus meletakkan dasar untuk negosiasi tentang pencabutan sanksi, program nuklir, dan pengaturan keamanan regional.

Dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi pemerintah IRIB, Araghchi mengatakan dokumen tersebut, yang biasa disebut sebagai Memorandum Kesepahaman Islamabad, akan menandai berakhirnya perang secara resmi.

"Berakhirnya perang akan diumumkan di semua front, termasuk Lebanon," kata Araghchi.

Araghchi mengatakan usulan memorandum tersebut mencakup komitmen untuk tidak memulai perang, mengancam penggunaan kekerasan, atau mencampuri urusan internal masing-masing negara. la mengatakan perjanjian tersebut juga akan mencakup komitmen bersama untuk menghormati kedaulatan.

"Untuk pertama kalinya dalam 47 tahun, Amerika Serikat secara eksplisit menyatakan bahwa mereka menghormati kedaulatan Republik Islam Iran," kata Araghchi.