Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Sulistyo/DOK. fmb9
AKURATNEWS.ID, JAKARTA - Pembangunan kota cerdas atau smart city, seperti di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara membutuhkan strategi keamanan siber yang kuat dan komprehensif. Dengan begitu berbagai teknologi yang digunakan di smart city dapat mendukung aktivitas masyarakat dengan tetap aman.
Hal tersebut dikemukakan Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara), Sulistyo, sambil menjelaskan bahwa lembaganya bertugas untuk membantu Presiden dalam menjalankan keamanan siber, termasuk mengenai pembaruan kebijakan.
Pada Mei 2023, kata dia, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2023 tentang Strategi Keamanan Siber Nasional dan Manajemen Krisis Siber. Aturan itu menjadi pedoman semua stakeholder dalam menjalankan keamanan siber nasional.
Pelaksanaan strategi keamanan siber itu pun turut dilakukan dalam pembangunan konsep smart city di IKN Nusantara. IKN sebagai smart city akan menggunakan seperangkat teknologi untuk aktivitas pemerintahan maupun masyarakat luas, sehingga keamanan siber akan menjadi prioritas utama.
"Perlindungan infrastruktur informasi sangat penting di IKN. Semua layanan saling terhubung di smart city," ujar Sulistyo dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 (MB9) bertajuk ‘Infrastruktur Digital Menuju 100 Smart City’, Jumat (3/11).
Lebih lanjut Sulistyo mengatakan, BSSN juga bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dalam menjaga keamanan siber di IKN, termasuk menyiapkan SDM yang mumpuni untuk menjaga keamanan siber di sana. Kebutuhan SDM itu ditargetkan mencapai 39.000 orang untuk dua tahun ke depan.
SDM yang andal itu tak lepas dari temuan BSSN terkait ancaman serangan siber. Sulistyo menerangkan, BSSN mencatat bahwa dalam tiga tahun terakhir, ancaman siber masih terus mengintai Indonesia, dimana sekitar 42—62% dilakukan oleh malware.
Menurutnya, ancaman itu rentan masuk melalui perangkat lunak (software) bajakan yang masih banyak digunakan di perkantoran swasta maupun pemerintahan.
"Setelah kami telusuri karena masih banyak software bajakan yang digunakan, bahkan di instansi pemerintah. Sehingga ketika ada patching atau updating untuk suatu operating system atau software yang digunakan itu enggak bisa karena bajakan," ujar Sulistyo.
Selain itu, celah keamanan digital juga ada dari software resmi yang telah habis lisensinya. jika lisensinya habis bisa berdampak pada potensi ancaman kebocoran data.
"Itu banyak terjadi, penyebab kebocoran data, terutama di pemerintahan itu adalah habisnya lisensi untuk bisa melakukan proses patching terhadap software yang dipakai. Tidak hanya di perimeter security, firewall dan juga software-software yang digunakan bekerja," ujarnya.
Lalu, isu lainnya yang menjadi sorotan pemerintah adalah privasi data yang masih longgar di masyarakat. Misalnya, BSSN masih menemukan bahwa masyarakat kerap menampilkan informasi pribadi maupun keluarganya di media sosial.
Informasi itu bisa menjadi modal bagi oknum-oknum untuk melakukan profiling calon korban, lalu melakukan phising. Akibatnya, korban bisa mengalami kerugian materi maupun non-materi.
"Langkah melengkapi regulasi itu harus disegerakan, sehingga tantangan dan ancaman terhadap penyalahgunaan data warga Indonesia bisa diminimalisir. Setidaknya setelah ada aturannya, ada efek jera lah, jangan coba-coba pakai sembarangan data warga negara Indonesia," tegas Sulistyo.
Sebagai informasi isu transformasi digital akan menjadi pembahasan dalam diskusi yang digelar COMSNETS bertajuk “How To Build Sustainable Infrastructures Through Automation and Digitalization”, yang akan berlangsung pada 8—10 November 2023 di Uluwatu, Bali.
Diskusi tersebut merupakan hasil kerja sama COMSNETS di Indonesia dengan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia dan Masyarakat Telematika Indonesia (MASTEL), serta didukung oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Perindustrian, Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
Acara tersebut akan menjadi forum teknologi dan bisnis yang mempertemukan para pakar Teknologi Informasi Komunikasi (TIK), peneliti, akademisi, pemerintah, regulator, pelaku industri, juga investor.
